Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Dukung Pilkada Langsung bukan karena Jokowi-JK, melainkan agar Rakyat Senang

Kompas.com - 18/09/2014, 17:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, partainya mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung bukan karena koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Amir juga menampik bahwa dukungan terhadap pilkada langsung ini akan membuat Demokrat bergabung dalam koalisi pemerintahan mendatang.

"Oh, nggak ada. Nggak ada pertimbangan seperti itu. Yang kami pikirkan yang manfaat buat rakyat, yang disenangi oleh rakyat apa. Rakyat kan senang kalau hak demokrasi mereka dirawat, ditingkatkan, dipelihara, itu yang rakyat senang. Jadi, kami ikuti apa yang menjadi rakyat senang," ujar Amir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Amir mengaku tidak mengetahui apakah ada tawaran dari kubu Jokowi kepada elite Partai Demokrat untuk bergabung dalam koalisi. Namun, dia memastikan bahwa Partai Demokrat tidak akan bergantung pada partai lain dalam menentukan langkah politiknya.

"Seperti yang saya ucapkan dari dulu kan kami mendukung tanpa perlu harus membebani," ungkap Menteri Hukum dan HAM itu.

Saat ditanya apa alasan Demokrat berubah sikap soal mekanisme pemilihan kepala daerah, Amir hanya menjawab diplomatis. Menurut dia, Demokrat selama ini masih menimbang asas manfaat dan keadilan dari pelaksanaan pilkada.

Partai Demokrat sudah menyampaikan sikap resmi terhadap RUU Pilkada, yakni mempertahankan pilkada langsung. Sebelumnya, Demokrat bersama Koalisi Merah Putih mendorong pilkada lewat DPRD. Pilkada langsung hanya didukung koalisi pendukung Jokowi-JK. (Baca: Syarief Hasan Tegaskan Demokrat Dukung Pilkada Langsung)

Sikap Demokrat tersebut mengubah peta politik di DPR. Kini, mayoritas fraksi di DPR memilih agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. (baca: Dukung Pilkada Langsung, Sikap SBY Ubah Peta Politik di DPR)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com