Kompas.com - 18/09/2014, 11:55 WIB
Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan kompas.com/dani prabowoKetua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan, Demokrat mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung. Pilkada langsung dianggap wujud penghormatan atas nilai-nilai demokrasi yang telah berjalan.

"Partai Demokrat berpendapat bahwa proses demokrasi yang sudah dilakukan sepuluh tahun patut untuk kita perlihara dan lanjutkan," kata Syarief di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).

Ia menjelaskan, di dalam Pasal 8 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur, wali kota dan bupati harus dilaksanakan secara demokratis. Dalam hal ini, kata dia, pemilihan itu dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.

Meski demikian, Demokrat memberikan sejumlah catatan dan syarat terkait mekanisme pilkada langsung. Syarief menuturkan, inti syarat tersebut, yakni perlu ada perbaikan atas setiap ekses negatif yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada langsung selama ini.

Syarief lalu menyinggung pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Demokrat akan menjadi partai penyeimbang pemerintahan mendatang. Sebagai penyeimbang, Demokrat akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang dianggap prorakyat dan mengkritisi kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

"Sebagai penyeimbang akan mendukung setiap pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan rakyat," katanya.

Sikap Demokrat tersebut mengubah peta politik di DPR. Kini, mayoritas fraksi di DPR memilih agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. (baca: Dukung Pilkada Langsung, Sikap SBY Ubah Peta Politik di DPR)

Sebelumnya, usulan pilkada lewat DPRD mendominasi pembahasan RUU Pilkada di DPR. Partai Golkar (106 kursi), PPP (38 kursi), PAN (46 kursi), PKS (57 kursi), Partai Gerindra (26 kursi) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong pilkada dilaksanakan melalui DPRD.

Demokrat (148 kursi) sebelumnya juga berpendapat sama. Jika tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan bisa dilakukan secara voting. Total suara pendukung pilkada lewat DPRD, sebelum Demokrat berubah sikap, mencapai 421 kursi.

Kini, peta politik berbalik. Sebelumnya, hanya tiga parpol mendukung mekanisme pilkada tetap secara langsung, yakni PDI Perjuangan (94 kursi), PKB (28 kursi), dan Partai Hanura (17 kursi). Jika ditambah Demokrat, maka suara pendukung pilkada langsung di DPR mencapai 287 kursi. Sementara itu, pendukung pilkada lewat DPRD sebanyak 273 kursi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terawan Suntikan Vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie

Terawan Suntikan Vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie

Nasional
Polri: Terduga Teroris yang Ditembak Mati di Makassar Adalah Eks Napi Teroris

Polri: Terduga Teroris yang Ditembak Mati di Makassar Adalah Eks Napi Teroris

Nasional
Pelajar Tewas Ditembak KKB di Kabupaten Puncak Papua

Pelajar Tewas Ditembak KKB di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
BPOM Sudah Selesai Menilai Vaksin Nusantara, Tak Akan Beri Perhatian Lagi

BPOM Sudah Selesai Menilai Vaksin Nusantara, Tak Akan Beri Perhatian Lagi

Nasional
Polri: Seorang Terduga Teroris di Makassar Ditembak Mati karena Acungkan Pedang

Polri: Seorang Terduga Teroris di Makassar Ditembak Mati karena Acungkan Pedang

Nasional
Bertemu Golkar dan PKS, PPP Akui Persiapan Jelang 2024

Bertemu Golkar dan PKS, PPP Akui Persiapan Jelang 2024

Nasional
Politisi PKB Sebut Jokowi Bakal Reshuffle Anggota Kabinet Inisial M

Politisi PKB Sebut Jokowi Bakal Reshuffle Anggota Kabinet Inisial M

Nasional
Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Nasional
Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Nasional
Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Nasional
BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

Nasional
Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri 'Warning' soal Vaksin AstraZeneca

Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri "Warning" soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Nasional
Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X