Jika Dipilih DPRD, Diyakini Lebih Banyak Kepala Daerah Korup

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemilihan kepala daerah lewat DPRD diyakini akan menghasilkan gubernur, bupati, atau wali kota yang buruk. Pasalnya, para kepala daerah akan mengabdi kepada DPRD, bukan kepada rakyat.

"Selama ini dipilih langsung rakyat saja, banyak yang abai dan korup. Apalagi kalau dipilih DPRD, pasti output kepemimpinannya merasa tidak mempunyai urusan dan peduli dengan kerakyatan dan kemasyarakatan," kata Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid melalui siaran pers, Kamis (11/9/2014) sore.

Nusron mengatakan, hakikat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat, kata dia, adalah esensi demokrasi yang paling hakiki.

"Pilkada langsung dalam demokrasi Indonesia sesungguhnya sudah on the track dalam demokrasi dan menegakkan kedaulatan rakyat," ujar anggota DPR terpilih dari Partai Golkar itu.

Oleh karena itu, lanjut Nusron, pilkada oleh DPRD merupakan bentuk praktik kartel politik melalui sekelompok elite, yakni DPRD dan pimpinan partai. Efeknya, rakyat akan disandera dan hanya dijadikan basis legitimasi elite.

"Seharusnya rakyat justru diajak partisipasi dalam proses politik," ujarnya.

Terkait banyaknya permasalahan dalam pilkada langsung, Nusron menganggap hal tersebut bisa diperbaiki. Menurut dia, permasalahan seperti politik uang, mobilisasi massa, hingga konflik sosial merupakan risiko yang harus diahadapi dalam proses demokrasi.

"Sejalan dengan waktu, memang harus ada perbaikan dalam pelaksanaannya sehingga dapat terlaksana pilkada langsung yang murah, efektif, dan mengakui hak-hak rakyat," kata Nusron.

RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah adalah salah satu isu yang menjadi sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat berubah sikap dan menginginkan agar pilkada dipilih oleh DPRD.