Aburizal Dianggap Tepat Membawa Golkar di Luar Pemerintahan

"Menurut saya, Aburizal sudah tepat dengan menjadikan Golkar sebagai oposisi," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, saat dihubungi, Rabu (13/8/2014).

Siti menjelaskan, dalam pandangannya, Golkar juga akan memiliki banyak waktu untuk memperbaiki diri dalam menghadapi pemilihan umum selanjutnya. Kegagalan memenangkan Pemilu Legislatif 2014 harus dijadikan pelajaran bahwa Golkar wajib meningkatkan kaderisasi guna mencetak calon pemimpin di masa depan.

Sikap berada di luar pemerintahan, kata Siti, membuat Golkar mempertahankan harga dirinya. Pasalnya, posisi Golkar belum tentu senyaman di barisan koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika nantinya Joko Widodo-Jusuf Kalla dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

"Pak Jokowi belum tentu memberi seperti yang diberikan SBY untuk Golkar. Kalau Golkar menggenapkan koalisi Jokowi-JK, itu hanya merendahkan harga diri Golkar saja," ujarnya.

Sebelumnya, Aburizal Bakrie memastikan bahwa partainya akan berada di luar pemerintahan jika Joko Widodo dilantik sebagai Presiden ke-7 RI. Aburizal membantah sebutan bahwa berada di luar pemerintahan berarti menjadi oposisi. Dia mengingatkan bahwa sistem pemerintahan presidensial di Indonesia tidak mengenal istilah oposisi.

Meski begitu, Wakil Ketua Umum Agung Laksono menilai, Golkar akan menyalahi program pokoknya jika berada di luar pemerintahan. Menurut Agung, akan sulit bagi Golkar jika mereka memutuskan berada di luar pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa sejauh ini masih banyak pengurus dan kader Partai Golkar yang duduk dalam pemerintahan daerah.