Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Dukung Abraham Samad Masuk di Kabinet Jokowi

Kompas.com - 30/07/2014, 16:40 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dianggap bisa tetap berperan dalam memberantas tindak pidana korupsi jika dia masuk kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla nantinya. Abraham bisa ikut memotivasi jajaran kementerian untuk menerapkan inisiatif baik dalam mendorong pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Di mana pun tempatnya, dia punya kontribusi signifikan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Di jajaran kementerian itu dia bisa menerapkan inisiatif baik, punya peran penting dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan Jokowi-JK," kata Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho melalui pesan singkat, Rabu (30/7/2014).

Kendati demikian, menurut Emerson, pihaknya menyerahkan keputusan itu kepada Abraham. ICW tidak dalam posisi mendesak Abraham untuk masuk kabinet atau pun tetap berada di KPK sampai masa jabatannya berakhir.

Emerson juga menilai ada baiknya jika Abraham menyelesaikan masa tugasnya yang hanya tinggal setahun lagi.

"Karena masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan KPK," ujar Emerson.

Nama Abraham masuk sebagai salah satu calon menteri yang diusulkan rakyat dan dipublikasikan melalui halaman Facebook relawan Jokowi-JK dengan nama Jokowi Center. Di situ publik dapat berpartisipasi mengusulkan calon-calon yang cocok menjadi pembantu Joko Widodo dan Jusuf Kalla selaku presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019.

File yang diberi nama KAUR (Kabinet Alternatif Usulan Rakyat) itu diunggah di Google Docs dan dapat diakses oleh publik.

Ada 34 pos kementerian yang diusulkan dalam daftar tersebut (baca: Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat). Masing-masing pos ada tiga calon menteri plus opsi calon pilihan lain di luar tiga calon yang ada.

Nama Abraham masuk dalam daftar calon Menteri Dalam Negeri bersama dengan Agustin Teras Narang dan Prof Dr Pratikno.

Menanggapi masuknya nama dia dalam daftar Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakya tersebut, Abraham berterima kasih kepada masyarakat yang telah merekomendasikannya. Menurut Abraham, masuknya nama dia dalam daftar calon menteri KAUR Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan tanda bahwa masyarakat mengapresiasi kinerja KPK selama ini.

Mengenai kesediaannya untuk bergabung dalam kabinet Jokowi-Kalla nanti, Abraham mengatakan bahwa dia masih ingin berkonsentrasi memberantas tindak pidana korupsi di KPK. Menurut Abraham, masih banyak kasus lebih berat yang akan dihadapi KPK. Selain itu, ia harus membicarakan segala sesuatunya dengan pimpinan dan para pegawai di KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com