Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilih di Hongkong Harus Diakomodasi Hak Suaranya

Kompas.com - 07/07/2014, 19:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Yuddy Chrisnandi, menyayangkan kisruhnya proses pemungutan suara di Hongkong, Minggu (6/7/2014). Yuddy mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima dari relawan Jokowi-JK, mayoritas yang tak dapat menggunakan hak pilihnya adalah pendukung pasangan nomor urut dua. Ia berharap Komisi Pemilihan Umum mengakomodasi WNI di Hongkong yang belum nyoblos agar diberikan kesempatan.

"Oleh sebab itu, jangan sampai ada persepsi, apa karena mereka dukung Jokowi-JK, lalu dicurangi dengan hal teknis?" ujar Yuddy di Media Center JKW4P, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).

Yuddy mengatakan, dugaan kecurangan dalam proses pemungutan suara itu bukan tanpa dasar. Jika dilihat dari kronologinya, kata dia, Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) tak profesional mengakomodasi pemilih sehingga berakibat ratusan pemilih gagal mencoblos.

"Hak politik seseorang tidak bisa digugurkan hanya atas dasar prosedural dan teknis. Ini jelas diskriminasi bagi pemilih," ujar Yuddy.

"Masih saja berlangsung cara-cara kotor untuk memenangkan salah satu peserta pemilu. Ini harus segera diselesaikan oleh penyelenggara pemilu," lanjutnya. 

Sebelumnya, pemungutan suara Pilpres 2014 yang digelar Panitia Pemungutan Luar Negeri di Hongkong berlangsung ricuh, Minggu (6/7/2014) sore. Ratusan orang mengamuk dan merobohkan pagar tempat pemungutan suara, yang ditutup sebelum mereka memberikan suara. Situasi semakin kisruh ketika ada yang menyebutkan TPS akan dibuka kembali jika pemilih memberikan suara untuk pasangan nomor urut 1, Prabowo-Hatta.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas yang berada di Hongkong saat pemungutan suara mengatakan, fakta mengenai kekisruhan pemungutan suara di Victoria Park, Hongkong, diputarbalikkan. Menurut dia, warga negara Indonesia (WNI) di sana justru mengadukan kepadanya soal oknum yang menyatakan akan membuka kembali tempat pemungutan suara (TPS) jika memilih pasangan calon nomor urut 1.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengatakan, kekisruhan tersebut dipicu oleh kedatangan pemilih yang sudah mencoblos ke tempat pemungutan suara yang sudah ditutup.

"Tapi, kosong TPS itu. Victoria Park sudah kosong. Tiga puluh menit setelah dinyatakan ditutup, tiba-tiba gerombolan orang datang menyatakan, 'Kami belum memilih'," kata Muhammad di Jakarta, Senin (7/7/2014).

"Sementara jarinya sudah warna hitam semua," lanjut dia.

Muhammad membantah pemberitaan yang menyebutkan bahwa massa yang datang tersebut belum memilih. Dia mengatakan, kedatangan mereka adalah bentuk solidaritas terhadap beberapa orang yang belum memilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com