Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/06/2014, 16:37 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak, menyatakan Ketua Umum Hanura Wiranto tidak melakukan kampanye hitam seperti yang dituduhkan oleh anggota Tim Advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburokhman. Oleh karena itu, Bawaslu tidak menindaklanjuti kembali kasus tersebut.

"(Konferensi pers oleh Wiranto) Bukan ditujukan untuk kampanye. Dari keterangan itu juga, Wiranto tidak memenuhi unsur kampanye dalam bentuk penyampaian visi misi dan program sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye," ujar Nelson, di Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Nelson melanjutkan, Wiranto tidak dikenai sanksi pelanggaran pemilu. Sebab, saat Wiranto menjelaskan pada publik terkait Dewan Kehormatan Perwira, posisinya adalah sebagai mantan Panglima ABRI.

Wiranto pun saat itu menggelar konferensi pers dalam rangka menjawab desakan publik melalui media, yang meminta supaya mantan Panglima ABRI itu menjawab pernyataan Prabowo saat debat capres perdana. Saat itu, ketika ditanyakan oleh cawapres Jusuf Kalla, Prabowo melempar pertanyaan tersebut kepada atasannya, yakni Wiranto. Hal itu berkembang menjadi desakan, yang memaksa Wiranto untuk menjawabnya.

Dari segi pelanggaran kampanye hitam, Nelson memaparkan, Bawaslu harus berpatokan dengan pasal dalam UU Pemilu. Padahal, di dalam pernyataan Wiranto, tidak ada unsur kampanye hitam atau putih. Oleh sebab itu, Nelson pun mengatakan tidak akan melakukan tindak lanjut atas kasus tersebut. "Tidak ada tindak lanjut. Kami hentikan," kata Nelson.

Ia juga menjelaskan, meski mungkin tidak memuaskan bagi pelapor, keputusan ini sesuai tugasnya yang dinaungi undang-undang pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com