Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Mengaku Tak Didesak Mundur sebagai Menag oleh Presiden

Kompas.com - 26/05/2014, 16:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Satu hari setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Suryadharma Ali mengaku bahwa dirinya belum berencana mundur sebagai Menteri Agama. Namun, Suryadharma mengajukan pengunduran diri saat bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, Senin (26/5/2014) siang.

Dalam pertemuan itu, Suryadharma tidak menyerahkan surat pengunduran diri lantaran belum membuatnya. Apakah ada desakan mundur dari Presiden?

"Tidak, itu hanya masalah etika saja," ujar Suryadharma di Rumah Polonia, Jakarta, Senin.

Suryadharma menyadari, masalah yang sedang dihadapinya saat ini sangat sulit. Dia mengaku ingin fokus dengan penegakan hukum yang sedang berjalan dan tak ingin kinerjanya sebagai Menteri Agama terganggu.

"Saya harus fokus, ini masalah sangat berat untuk saya dan keluarga," ujarnya.

Menurut Suryadharma, surat pengunduran diri akan diserahkan pada Rabu (28/5/2014) karena pada Selasa (27/5/2014) merupakan hari libur Isra Miraj.

Dalam pertemuan dengan Presiden dan Wakil Presiden Boediono, Suryadharma diminta menjelaskan perkara dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji yang dituduhkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pertemuan itu, ia merasa tidak bersalah. Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyebut bahwa Suryadharma mengajukan pengunduran diri.

SBY menerima pengunduran diri tersebut. Ketua Umum PPP itu diminta mengajukan pengunduran diri secara tertulis dalam 1 atau 2 hari ke depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com