Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Lobi Satinah Sebut Muhaimin Tak Pernah Berkontribusi

Kompas.com - 15/04/2014, 15:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua tim lobi kasus Satinah, Maftuh Basyuni, merasa kesal dengan sikap yang ditunjukkan Menteri Tenaga Kerja dan Transportasi Muhaimin Iskandar. Maftuh menyebut Muhaimin tidak pernah berkontribusi apa pun dalam upaya pembebasan Satinah dari hukuman pancung.

"Yang tepat adalah Menakertrans tidak pernah memberikan kontribusi dan tidak pernah memberikan apa yang harus kami lakukan," ujar Maftuh dalam jumpa pers di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Selasa (15/4/2014).

Mantan Menteri Agama itu mengaku terhina oleh pernyataan Muhaimin yang menyebutkan alotnya pembahasan kasus Satinah karena kendala bahasa. Menurut Muhaimin, kata Maftuh, tim lobi yang dikirim pemerintah tidak bisa berbahasa Arab sehingga tidak bisa menangkap kemauan pihak keluarga korban. Hal itu disampaikan pada saat tim lobi tengah berusaha keras melakukan pendekatan dengan keluarga korban selama 12 hari.

"Sebenarnya bukan itu. Kalau toh saya tidak bisa berbahasa Arab, yang mendampingi saya adalah Dubes Arab yang mimpinya pun pakai bahasa Arab. Sebagai manusia biasa, saya merasa terhina," ujar Maftuh.

Ia mengatakan, saat ini tugas tim lobi telah selesai. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa Menakertrans memiliki tugas untuk menyelesaikan kasus Satinah dan kasus-kasus TKI lain.

Satinah merupakan buruh migran asal Ungaran, Jawa Tengah, yang pergi mengadu nasib ke Arab Saudi. Di sana, dia mendapat siksaan dari majikannya. Satinah melawan hingga membunuh majikannya.

Pengadilan Arab Saudi memutuskan bahwa Satinah bersalah dan harus menjalani hukuman pancung pada 3 April 2014. Untuk bisa bebas dari hukuman tersebut, Satinah harus membayar uang maaf (diat) sebesar 7 juta riyal atau setara dengan Rp 21 miliar. Pemerintah akhirnya bersedia membayar uang diat tersebut. Satinah diperkirakan akan bebas dalam waktu paling lambat dua bulan mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com