Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKI Harus Diurus Orang yang Memahami dan Membela TKI

Kompas.com - 27/03/2014, 07:33 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan, persoalan tenaga kerja Indonesia seharusnya ditangani oleh orang-orang yang memahami dan membela para TKI. Menurutnya, jika yang menangani TKI adalah orang-orang yang memahami dan membela TKI, persoalan para pahlawan devisa ini bisa diatasi.

"Merekrut orang yang memahami untuk membela TKI atas nama negara," ujar Anies, saat diskusi publik Uji Publik Capres 2014: Mencari Pemimpin Muda Berkualitas di Ballroom Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Rabu, (26/3/2014).

Salah satu kandidat capres Konvensi Partai Demokrat itu menambahkan, selama ini orang-orang yang membela para TKI berada di luar negara. Kini, negara harus merekrut mereka untuk mengurus permasalahan TKI.

Menurut Anies, orang-orang seperti itulah yang mengerti apa sebenarnya yang menjadi permasalahan para TKI tersebut.

Selain soal perekrutan orang yang memahami masalah TKI, Anies juga meminta agar para TKI yang berangkat ke luar negeri harus memiliki persiapan yang matang. Itu adalah kunci untuk meningkatkan kualitas tenaga-tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri.

Namun, menurut Anies, tak seharusnya penduduk Indonesia bekerja di luar negeri. Sebab, tugas negara adalah untuk memastikan anak bangsa bekerja untuk bangsanya sendiri.

Anies memaparkan hal tersebut saat menanggapi pertanyaan dari Duta Anti-Perbudakan Migrant Care, Melanie Subono. Melanie menanyakan, jika Anies menjadi presiden, berikan dua langkah konkret yang akan dilakukan untuk memperbaiki nasib TKI.

Selain Anies, uji publik capres ini juga dihadiri oleh kandidat konvensi lainnya, yakni Ali Masykur Musa, Dino Patti Djalal, Gita Wirjawan, dan Irman Gusman. Panitia juga mengundang capres di luar konvensi, yakni capres PDI-P Joko Widodo, capres PKB Mahfud MD, dan capres PBB Yusril Ihza Mahendra, tetapi mereka berhalangan hadir.

Nama-nama tersebut muncul berdasarkan kategori Habibie yang menilai capres muda adalah mereka yang berusia 40-60 tahun. Untuk menguji para capres tersebut, hadir pula panelis, yakni pengamat LIPI Indria Samego, pengamat psikologi politik UI Hamdi Muluk, dan mantan Dubes Indonesia untuk Jerman Eddy Pratomo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Orang-Orang Kompeten Trauma dengan Pelemahan KPK 2019

ICW Sebut Orang-Orang Kompeten Trauma dengan Pelemahan KPK 2019

Nasional
Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Nasional
Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Nasional
Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi 'Online'

Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi "Online"

Nasional
Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Nasional
PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

Nasional
Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Nasional
Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Nasional
Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Nasional
Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Nasional
PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian 'Back Up' Data Berlapis

PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian "Back Up" Data Berlapis

Nasional
DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

Nasional
Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com