Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Enggak Punya "Hambalang", Enggak Punya "Sapi"

Kompas.com - 20/03/2014, 16:02 WIB
Kontributor Bandung, Rio Kuswandi

Penulis

CIMAHI, KOMPAS.com — Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Tubagus Hasanuddin menyinggung-nyingung partai politik lain yang di dalamnya dipenuhi oleh koruptor.

Hal itu diungkapkan Hasanuddin dalam orasinya saat kampanye terbuka PDI-P di Lapangan Poral, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat, Kamis (20/3/2014).

"Kita enggak punya 'Hambalang', kita enggak punya 'sapi'. Partai kita hanya punya gerakan untuk perubahan Indonesia," ujar Hasanuddin.

Seusai berorasi, Tubagus menjelaskan maksud pernyataannya tersebut. Menurut dia,  PDI-P adalah partai yang bersih dari korupsi, tidak seperti partai lainnya. "Ya maksudnya kami tidak punya koruptor. Kami tidak punya koruptor sapi," ujar Tubagus.

"Itu maksudnya, tolong sampaikan kepada mereka-mereka," ujar Tubagus.

Dalam melaksanakan kegiatan ini pun, Hasanuddin mengaku tidak pernah menguras uang dari saku-saku terlarang. "Kami mengeluarkan uang dari saku kader masing-masing," ujarnya.

Kampanye terbuka ini dihadiri oleh mantan Kapolri Da'i Bactiar, mantan Menteri Kelautan Rohimin Dahuri, dan komedian Mpok Atik serta beberapa caleg PDI-P lain.

Kampanye terbuka ini dihadiri hampir 30.000 kader dan simpatisan PDI-P. Meski tanpa kehadiran Jokowi dan Puan Maharani, kampanye terpantau meriah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com