Megawati, Jokowi, dan Banjir Jakarta

SURABAYA, KOMPAS.com — Sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ternyata sangat memperhatikan betul kinerja kader-kadernya di birokrasi, tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.

Misalnya, ketika banjir melanda Jakarta dengan kawasan genangan dan rendaman air yang meluas dan meninggi, maka orang nomor satu pada partai berlambang banteng dengan moncong putih itu pun tak segan-segan "menjewer" Jokowi.

"Saya langsung jewer dia (Jokowi), kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa masih saja masih akan membangun 17 mal di ibu kota," ucap Megawati ketika menyampaikan kuliah umum di Universitas Surabaya, Sabtu (1/3/2014). Acara itu juga dihadiri Jokowi sebagai tokoh sipil yang dinilai sukses.

Kompas-Agus Susanto Luapan Kali Ciliwung memutus jalur kendaraan di Jalan KH Abdullah Syafi'ie, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2014)

Namun, Jokowi ternyata bisa memberikan argumentasi yang dapat diterima Megawati. "Dia (Jokowi) bilang kepada saya kalau 17 mal itu bukan kesepakatan dirinya, tapi gubernur sebelumnya dan dia tinggal melaksanakan. Lalu saya cuma bilang awas banjir lho," tuturnya.

Dalam kesempatan berbicara pada forum Departemen Mata Kuliah Umum (MKU) Ubaya itu, Jokowi menyatakan dirinya pun berusaha "menandingi" perizinan untuk 17 mal yang sudah keluar itu dengan membangun sarana bisnis untuk PKL.

"Kalau pasar-pasar modern diberi izin, maka pasar-pasar tradisional dan PKL juga harus diberi ruang. Karena itu saya bangun untuk mereka beberapa kawasan PKL di Jakarta, sedangkan izin untuk mal sudah cukup," kata Jokowi seolah memberikan laporan kepada sang ketua umum.

Pemimpin tertinggi di Jakarta yang namanya melambung dalam berbagai survei untuk Pilpres 2014 itu pun mengakui bahwa pembangunan kawasan PKL merupakan hasil dari blusukan yang dilakukan selama ini.

"Jadi, blusukan itu bukan pencitraan. Buat apa pencitraan, lha wong saya tidak punya televisi, apa mungkin saya bisa mengatur media massa? Tujuan utama (blusukan) saya adalah mendengar suara dan penderitaan masyarakat yang sebenarnya," paparnya.

Makna "blusukan" di mata Jokowi itulah yang juga melahirkan program Kartu Jakarta Sehat atau Kartu Jakarta Pintar, setelah dirinya mendengar suara dan penderitaan masyarakat miskin yang sakit dan anak-anak miskin yang tidak sekolah.

"Kartu Jakarta Sehat itu karena blusukan yang saya lakukan menemukan banyak masyarakat yang sakit dan meninggal di rumah, karena tidak mampu membayar biaya berobat atau rumah sakit. Sedangkan Kartu Jakarta Pintar itu karena BOS itu tidak menjangkau kebutuhan seragam, tas, sepatu, dan sebagainya," timpalnya.

Selain itu, blusukan juga bermanfaat untuk mengajak masyarakat mau bermusyawarah dan bergotong royong. "Saya bisa memindahkan masyarakat tanpa penggusuran juga melalui dialog atau musyawarah, lalu perbaikan permukiman masyarakat pinggiran juga dengan gotong royong. Musyawarah dan gotong royong itu budaya kita," ucapnya.

Jadi, makna blusukan di mata Jokowi itu tidak se-politis yang dibayangkan. Hal itu juga sejalan dengan pendapat rekannya sesama kader Megawati yang suka blusukan juga, yakni Tri Rismaharini. "Tugas pemimpin itu melayani rakyat dan bertanggung jawab kepada Tuhan," ujar wali kota perempuan pertama di Surabaya itu.