Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/02/2014, 12:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dicoret dari daftar caleg tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum. Alasannya, Halius dianggap menutupi informasi daftar riwayat hidupnya sebagai Ketua Komisi Kejaksaan. PDI-P akan memanggil Halius.

"Sebagai bagian dari mekanisme partai, kami akan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto, saat dihubungi, Selasa (4/2/2014).

Klarifikasi terhadap Halius akan dilakukan pada Rabu (5/2/2014) besok, di Kantor DPP PDI-P pukul 11.00 WIB. Menurut Hasto, PDI-P sudah melakukan penelusuran terhadap Halius. Hasilnya, Halius memang tidak mengakui dirinya sebagai Ketua Komisi Kejaksaan.

"Yang bersangkutan hanya mengaku sebagai pensiunan PNS," katanya.

Namun, PDI-P mempertanyakan alasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan rekomendasi pencoretan Halius ketika namanya telah masuk DCT. "Bisa saja ini persaingan politik. Makanya, kami mau klarifikasi dulu," katanya.

Setelah melakukan klarifikasi, PDI-P akan mengambil sikap dan menjalankan rekomendasi dari Bawaslu. "Di sisi lain, kami juga akan tetap menjalankan rekomendasi Bawaslu. Kami taat pada aturan," ujar Hasto.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan KPU akan mencoret dua nama caleg DPR yaitu, caleg PDI-P Halius Hosen dan caleg dari Partai Nasdem Bambang Herdadi. Pencoretan dilakukan atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Bawaslu, Halius tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak memberi informasi riwayat hidup dan syarat administrasi secara lengkap.

Halius memang menyertakan formulir pengunduran dirinya sebagai jaksa, tetapi bukan sebagai Ketua Komjak. Halius dicalonkan PDI Perjuangan dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 1 nomor urut 2.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com