Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Proses Politik Kasus Century Telah Selesai

Kompas.com - 08/12/2013, 22:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan kesepakatan rapat paripurna DPR RI telah memutuskan bahwa proses politik kasus Bank Century telah selesai.

"Amanat Paripurna DPR menyerahkan pengusutan kasus Century kepada proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto (Menkopolhukam) di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan, Tim Pengawas Kasus Century DPR RI bertugas mengawasi proses hukum bukan kembali ke proses politik.

Timwas beberapa waktu lalu merencanakan memanggil Wakil Presiden Boediono untuk memberikan keterangan soal kasus Bank Century tetapi Boediono menolak panggilan tersebut karena tidak ingin mengganggu jalannya proses hukum yang tengah dilakukan oleh KPK. Boediono sebelumnya telah diperiksa oleh KPK.

Anggota Tim Pengawas Bank Century DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, Wakil Presiden Boediono tidak memiliki hak imunitas akan hukum meskipun jabatannya selaku orang nomor dua di Indonesia.

"Dia hanya lah warga biasa sehingga tidak ada hak imunitas," ujar Bambang yang juga anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum.

Anggota Tim Pengawas Bank Century DPR dari PKS Indra menyayangkan sikap Wakil Presiden Boediono menolak panggilan Timwas pada 18 Desember mendatang.

"Saya menyesalkan pernyataan yang intinya Pak Boediono tidak akan datang atau menolak panggilan Timwas Century DPR RI. Belum lagi DPR melayangkan surat panggilan, tiba-tiba sudah ada kicauan untuk tidak memenuhi panggilan," kata Indra di Jakarta, Jumat (6/12).

Pimpinan Partai Demokrat menyatakan bahwa proses politik masalah Bank Century sudah selesai dengan keputusan Rapat Paripurna DPR yang menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum.

"Tugas Timwas, sesuai keputusan Paripurna DPR adalah mengawasi berjalannya proses hukum yang dilakukan para penegak hukum," kata Juru Bicara DPP Partai Demokrat Mohammad Ikhsan Modjo di Jakarta, Sabtu (7/12).

Ikhsan menegaskan pemanggilan kepada pihak-pihak lain apalagi yang sudah memberikan keterangan kepada KPK adalah tindakan yang tidak sejalan dengan keputusan Paripurna DPR dan berada di luar kewenangan Timwas.

Pemanggilan Wapres oleh Timwas DPR, katanya, hanya akan mengganggu jalannya proses penegakan hukum yang kini sedang berlangsung di KPK.

Ia menambahkan Wapres Boediono sudah menegaskan berkomitmen membantu KPK menuntaskan masalah Century dan tidak ingin proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terganggu oleh intervensi politik apapun.

"Apa yang dilakukan sebagian anggota Timwas Century hanya akan mengakibatkan kegaduhan politik yang tidak perlu. Sekadar memutar lagu lama politik yang tidak perlu dilakukan hanya demi pencarian panggung oleh segelintir orang," kata Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat itu.

Partai Demokrat, katanya, mengimbau berbagai pihak untuk terus menghormati proses hukum yang ada dan berkompetisi politik di tahun politik ini secara elegan, jujur dan bermartabat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com