Pengamat: Aneh, Indonesia "Lembek" ke AS dan Australia

"Sebagai kepala negara, dia kan mewakili wajah Indonesia di mata internasionaal. Martabat Indonesia kan diwakilkan ke dia. Kalau pelanggaran keras seperti ini kepala negara kita tidak melakukan reaksi atau bersikap tegas, itu aneh. Negara lain saja yang merupakan mitra AS juga bereaksi keras," ujar Jaleswari di Kompleks Parlemen, Kamis (7/11/2013).

Jaleswari menuturkan, Indonesia sebagai negara berdaulat menunjukkan dengan tegas ketidaksetujuan atas tindakan penyadapan yang dilakukan Amerika dan Australia. Ia mencontohkan negara-negara lain bahkan sudah membatalkan kunjungan ke Amerika atau membatalkan kedatangan Presiden AS Barrack Obama di negaranya.

Hal tersebut, ujar Jaleswari, adalah bentuk reaksi yang moderat hingga keras. Jaleswari mendukung wacana penarikan Duta Besar AS dan Australia di Indonesia. Menurutnya, Indonesia berhak bereaksi karena sikap tidak hormat yang ditunjukkan kedua negara itu.

"Sikap mereka itu menimbulkan ketidakpercayaan hubungan bilateral," kata Jaleswari.

Sementara itu, bagi DPR, Jaleswari menilai perlunya pembentukan Komisi Pengawas Intelijen yang terdiri dari berbagai partai politik. Keberadaan komisi pengawas bisa dijadikan alat untuk menggali informasi dari pemerintah tentang informasi apakah yang telah disadap oleh Amerika Serikat dan Australia.

"Nanti PDR juga harus melaporkannya ke masyarakat," ucap Jaleswari.

Spionase AS dan Australia

Terkuaknya skandal penyadapan komunikasi oleh badan intelijen Amerika Serikat terus meluas. Bukan hanya negara-negara sekutu di Eropa yang menjadi sasaran, melainkan juga beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia. Australia, salah satu sekutu dekat AS, turut menyadap Indonesia.

Laporan terbaru yang diturunkan laman harian Sydney Morning Herald (www.smh.com.au) pada Kamis (31/10/2013) dini hari waktu setempat, atau Rabu malam WIB, menyebutkan, kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta turut menjadi lokasi penyadapan sinyal elektronik. Surat kabar tersebut mengutip dokumen rahasia Badan Keamanan Nasional AS (NSA) yang dimuat di majalah Jerman, Der Spiegel.

Dokumen itu dilaporkan jelas-jelas menyebut Direktorat Sinyal Pertahanan Australia (DSD) mengoperasikan fasilitas program Stateroom. Itu adalah nama sandi program penyadapan sinyal radio, telekomunikasi, dan lalu lintas internet yang digelar AS dan para mitranya yang tergabung dalam jaringan "Lima Mata", yakni Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru.