Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fathanah: Kasihan Luthfi Hasan...

Kompas.com - 31/10/2013, 22:22 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ahmad Fathanah merasa bersalah terhadap teman dekatnya sekaligus mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Dia juga merasa kasihan kepada Luthfi yang harus duduk di kursi terdakwa sama sepertinya dalam kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang.

"Kasihan, kasihan Luthfinya. Saya merasa saya salah," kata Fathanah seusai bersaksi untuk Luthfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Dalam kesaksiannya, Fathanah selalu membantah bahwa Luthfi terlibat. Fathanah sempat menangis di persidangan ketika ditanya langsung oleh Luthfi di persidangan. Namun, menurut Fathanah, Luthfi tak pernah memarahinya.

"Enggak. Kalau ketemu, kami shalat, salaman, enggak ada apa-apa. Kan lain, dia di (Rutan) Guntur, saya di KPK," katanya.

Sebelumnya, Fathanah menangis ketika ditanya Luthfi mengenai rekaman yang pernah diputar jaksa penuntut umum di persidangan. Dalam rekaman itu, Fathanah sering menyebut nama Luthfi.

"Dalam sejumlah rekaman, banyak disebutkan nama saya, apa itu perintah saya?" tanya Luthfi.

Fathanah menjawab pertanyaan Luthfi ini dengan nada terisak dan kalimat yang diucapkannya pun sempat terhenti. Fathanah kemudian menunduk dan melepas kacamatanya untuk mengusap air mata. Dia melanjutkan kata-katanya dengan nada parau.

"Yang mulia, dalam persidangan ini saya minta maaf karena saya tidak pernah diperintah, sering mencatut (nama Luthfi)," ucap Fathanah.

Fathanah sendiri telah dituntut 7 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dan untuk pencucian uang dituntut 10 tahun penjara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com