Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Bantah Transaksi di Toilet dengan Calon Hakim Agung

Kompas.com - 18/09/2013, 18:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III Bahruddin Nashori membantah menerima sesuatu dari calon hakim agung Sudrajad Dimyati, Rabu (18/9/2013). Ia menegaskan, pertemuannya dengan Sudrajad di toilet Gedung DPR hanyalah sebuah kebetulan dan tak ada perbincangan khusus di dalamnya.

Saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, Bahruddin menyampaikan bahwa dirinya tak hadir mengikuti uji kelayakan dan uji kepatutan calon hakim agung pada sesi pertama karena terlambat hadir. Ia pun meminta Otong Abdurrahman untuk mewakilinya pada sesi pertama, dan Bahruddin akan hadir pada sesi berikutnya bergantian dengan Otong. Bahruddin dan Otong sama-sama berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan duduk sebagai anggota Komisi III DPR.

"Saya izin enggak ikut (rapat) yang pagi karena telat, terus saya ke toilet karena mau pipis, tiba-tiba dia (Sudrajad) ada di depan saya. Saya berharap ada CCTV," kata Bahruddin kepada para wartawan.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Setelah itu, lanjutnya, ia mengeluarkan secarik kertas berisi daftar nama calon hakim agung. Kepada Sudrajad, ia menanyakan mengenai calon hakim agung yang berasal dari nonkarier. Saat menunjukkan kertas tersebut, kata Bahruddin, tak ada perpindahan barang. Bahkan dia mengaku jika Sudrajad tak menyentuh kertas yang disodorkannya.

"Untungnya ini (kertas) enggak disentuh. Cuma lihat saja, jadi enggak ada perpindahan barang. Jadi kalau diberitakan menerima sesuatu berarti kan ada perpindahan barang. Demi Tuhan saya enggak menerima apa pun," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menyatakan, pihaknya perlu memberi keterangan pers karena kabar mengenai pertemuan salah seorang anggotanya dengan salah satu calon hakim agung berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Atas dasar itu, setelah menggelar rapat internal, akhirnya Komisi III sepakat memberi keterangan resmi dan menunda uji kelayakan serta uji kepatutan calon hakim agung yang telah dijadwalkan pada malam hari ini.

"Ini hal serius, karena terkait marwah Komisi III, bisa saja nanti kita dianggap melakukan hal sama. Sekarang kita panggil untuk memberikan penjelasan," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di Komisi III DPR, Jakarta, diwarnai sejumlah pertanyaan, Rabu (18/9/2013). Selain pertemuan di ruang rapat Komisi III, diduga ada pertemuan khusus di toilet antara salah satu calon hakim agung dan salah seorang anggota Komisi III DPR. (baca: Tes Calon Hakim Agung dan Pertanyaan Seputar Pertemuan di Toilet)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com