Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tes Calon Hakim Agung dan Pertanyaan Seputar Pertemuan di Toilet

Kompas.com - 18/09/2013, 14:07 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di Komisi III DPR, Jakarta, diwarnai sejumlah pertanyaan, Rabu (18/9/2013). Selain pertemuan di ruang rapat Komisi III, diduga ada pertemuan khusus di toilet antara salah satu calon hakim agung dan salah seorang anggota Komisi III DPR. Pertemuan misterius itu diduga melibatkan calon hakim agung Sudrajad Dimyati dan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bahruddin Nashori.

Awalnya ialah sesaat setelah Sudrajad Dimyati selesai menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota Komisi III DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung. Sudrajad diminta memaparkan visi, misi, dan gagasannya. Uji kelayakan itu berlangsung sekitar 90 menit.

Pertemuan di toilet

Setelah menjawab semua pertanyaan anggota Komisi III, Sudrajad lalu merespons para wartawan yang mewawancarainya. Kemudian, Hakim Tinggi Pontianak (Kamar Perdata) ini langsung masuk ke dalam toilet yang bersebelahan dengan ruang rapat Komisi I dan Komisi VIII. Tak lama berselang, Bahruddin Nashori menyusulnya.

Kondisi toilet sepi. Sudrajad diduga memberikan sesuatu yang menyerupai amplop kepada Bahruddin. Tak diketahui apa isinya, proses penyerahan benda itu terjadi dalam hitungan detik. Bahruddin lalu keluar dari toilet lebih dulu, dan Sudrajad mengikuti di belakangnya. Apa sebenarnya yang diberikan? Kenapa harus di kamar mandi?

Saat dikonfirmasi, Sudrajad membantah melakukan lobi khusus untuk melancarkan niatnya terpilih sebagai hakim agung. Menjawab pertanyaan ini, terlihat kepanikan dari wajah dan bahasa tubuhnya. Berkali-kali ia memilih menyibukkan diri dengan telepon genggamnya dan tak menjawab pertanyaan dengan jelas.

"Tidak ada (lobi khusus), saya ke kamar mandi karena ingin kencing," kata Sudrajad.

Secara terpisah, Bahruddin juga membantah menerima sesuatu dari Sudrajad saat keduanya bertemu di toilet. Bahruddin mengaku hanya ingin menanyakan mengenai sejumlah calon hakim agung kepada Sudrajad. Setelah pertemuan dengan Sudrajad, Bahruddin tak tampak di ruang rapat Komisi III. Bahkan, ketika uji kelayakan menjalani sesi break sekitar pukul 13.00, Bahruddin masih belum kembali ke ruang rapat tersebut.

"Enggak. Saya cuma nanya ada berapa calon (hakim agung) yang perempuan, dan ada berapa calon yang nonkarier," katanya.

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika pun mempertanyakan pertemuan antara Sudrajad dengan Bahruddin yang berlangsung di toilet. Pasek menekankan, data lengkap mengenai calon hakim agung telah dimiliki oleh semua anggotanya sehingga pertanyaan-pertanyaan standar seharusnya telah bisa terjawab dalam data tersebut dan seharusnya pendalaman dilakukan dalam forum uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat komisi.

"Dalam suasana ini seharusnya bisa saling menjaga marwah, jangan melakukan pertemuan yang bisa dibaca negatif, sebaiknya dihindari. Kalau mau menanyakan sesuatu, sebaiknya di dalam forum," kata Pasek.

Sudrajad Dimyati adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak (Kamar Perdata). Dalam uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi III DPR, Sudrajad mengaku termotivasi ingin menjadi hakim agung karena ingin menegakkan hukum dengan benar. Menurutnya, penegakan hukum tak dapat dilakukannya dengan optimal jika hanya menjadi bawahan. Selain itu, Sudrajad juga menyatakan diri sebagai sosok yang sederhana. Kebiasaan hidup sederhana itu ia tanamkan juga kepada keluarganya.

"Saya kalau naik pesawat selalu yang termurah. Kalau ke Cengkareng (bandara), selalu naik Damri, ongkosnya Rp 30.000," kata Sudrajad.

Dalam kesempatan itu, beberapa anggota Komisi III juga mencecar Sudrajad dengan pertanyaan mengenai strategi untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung dan komitmen menolak segala bentuk suap dan gratifikasi. Menjawab itu, Sudrajad mengatakan, ia selalu menolak pemberian yang tak seharusnya atau bahkan dapat memengaruhi keputusannya sebagai hakim.

"Sering orang minta tolong. Saya pernah diminta agar pesinetron yang kena kasus dihakimi oleh hakim X, tapi saya menolak, dengan cara yang tidak frontal, yang penting tidak menuruti permintaan itu. Jadi, intinya, sebagai hakim, saya lebih ke bagaimana hukumnya. Saya tidak memperhatikan permintaan itu dari mana, yang penting hukumnya," kata Sudrajad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com