Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boediono: Jangan Ada Keraguan Terhadap Papua

Kompas.com - 22/08/2013, 19:37 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Presiden Boediono mengatakan, pemerintah pusat mendukung penuh pembangunan di Papua. Boediono berharap jangan ada keraguan terhadap keberpihakan pemerintah kepada rakyat Papua.

"Jangan sampai ada keraguan. Kita semua mendukung Papua untuk mengejar ketertinggalannya dari saudara-saudaranya di sini," kata Boediono saat memberi kuliah umum kepada para peserta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (22/8/2013).

Hal itu dikatakan Boediono untuk menjawab pertanyaan salah satu peserta terkait ketertinggalan pembangunan di Papua.

Boediono mengakui bahwa pembangunan di Papua masih terbelakang. Untuk itu, perlu ada perhatian khusus dari pemerintah pusat lantaran membangun Papua bukan hanya pekerjaan kepala daerah.

Dikatakan Boediono, dana otonomi khusus dari pusat yang nilainya cukup besar harus digunakan untuk kemashalatan di Papua. Perlu juga dilakukan konsolidasi kegiatan pembangunan di Papua oleh semua institusi. Pembangunan yang dilakukan sendiri-sendiri, kata dia, membuat hasilnya tidak terasa.

Menurut Boediono, pembangunan di Papua perlu dilakukan secara bertahap. "Misalnya, tahun ini pembangunan difokuskan di distrik A. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain di distrik itu dilakukan. Setelah itu dilanjutkan di distrik lain," kata Boediono.

Boediono menambahkan, saat ini yang paling penting dilakukan adalah pembangunan infrastruktur dengan membuka daerah yang terisolasi. Lantaran banyak daerah yang hanya bisa diakses dengan pesawat membuat segala kebutuhan mahal.

"Seandainya bisa membuka jalur mulai dari satu titik pelabuhan laut tertentu, dari selatan misalnya, masuk ke pegunungan, itu biayanya lebih ringan, volumenya lebih banyak yang diangkut. Itu yang kita inginkan," pungkas Boediono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com