DPR Lacak Rekam Jejak Moeldoko di KPK

"Untuk mendapatkan informasi di mana informasi itu akan menjadi bahan bagi kami dalam fit and proper test calon panglima TNI pada 21 Agustus yang akan datang," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin.

Hadir pula anggota Komisi I DPR Nurul Arifin dan Helmy Fauzy. Menurut Hasanuddin, pihaknya akan meminta informasi dari KPK mengenai kemungkinan adanya masalah korupsi yang berkaitan dengan Moeldoko.

"Informasi apakah ada indikasi masalah-masalah KPK atau apa dan sebagainya. Saya tidak tahu nih nanti apa penjelasan dari KPK, misalnya enggak ada masalah, ya sudah ya tidak ada masalah," katanya.

Hasanuddin juga mengatakan, berdasarkan peraturan undang-undang, Presiden berhak mengajukan satu calon panglima TNI. Calon tersebut kemudian akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Adapun Moeldoko sudah diajukan Presiden sebagai calon panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang masa baktinya berakhir akhir bulan ini. Surat yang berisi nama calon panglima tersebut diterima DPR dari Presiden pada 23 Juli 2013.

Sebelumnya, Jenderal Moeldoko dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo yang pensiun sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Moeldoko dilantik pada tanggal 22 Mei lalu.

Sebelum menjadi KSAD, Moeldoko adalah Wakil KSAD. Ia juga sempat menjadi Kasdam Jaya (2008), Pangdivif 1/Kostrad (2010), Pangdam XII/Tanjungpura (2010), Pangdam III/Siliwangi (2010), dan Wakil Gubernur Lemhannas (2011).