JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu alasan Indonesia terpaksa mengimpor kebutuhan pokok adalah kurangnya strategi anggaran pendukung pertanian. Hal ini terlihat dari alokasi pertanian di APBN 2013 yang hanya 2,1 persen.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra Burhanuddin Abdullah, Selasa (15/7/2013), dalam peluncuran enam program aksi transformasi bangsa Partai Gerindra 2014-2015.
Ia memaparkan, alokasi pertanian di APBN idealnya 10 persen. Demikian juga dengan kredit pertanian. Selain lembaga keuangan mikro, Burhanuddin menggagas perlunya bank untuk pertanian. "Sebelum krisis ada pembagian, BRI untuk petani, BTN untuk rumah. Tapi karena krisis tahun 1998 semua jadi komersial," katanya.
Program aksi lain untuk pertanian adalah penyediaan lahan seluas empat juta hektar untuk ubi, kelapa, kemiri, beras, jagung, dan kedelai. Pabrik pupuk juga akan dibangun dengan kepemilikan oleh petani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.