Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hormati Kemungkinan Awal Puasa yang Berbeda

Kompas.com - 03/07/2013, 10:47 WIB
Ilham Khoiri

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Awal Ramadhan yang ditandai mulainya berpuasa kemungkinan ada perbedaan. Muhammadiyah menetapkan awal puasa pada Selasa (9/7) mendatang. Pemerintah dan juga Nahdlatul Ulama masih menunggu hasil rukyat. Meskipun demikian, pihak-pihak berbeda diharapkan saling menghormati.

”Ada kemungkinan keputusan Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah yang menetapkan awal Ramadhan dengan rukyat hilal (melihat bulan). Kami berharap, meski berbeda pendapat, umat Islam tetap saling menghormati,” kata Ketua Bidang Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas, Selasa (2/7).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada Selasa, 9 Juli 2013, berdasarkan perhitungan atau hisab wujudul hilal (keberadaan bulan). Umat Islam di Indonesia diharapkan menghargai keputusan itu meski kemungkinan ada perbedaan.

Menurut perhitungan Muhammadiyah, ijtimak (posisi Bumi dan Bulan berada di bujur langit yang sama) pada awal Ramadhan terjadi pada Senin (8/7) pukul 14.15,55 WIB dengan tinggi Bulan (di Yogyakarta) pada +00. 44’59. Artinya, saat Matahari terbenam, hilal sudah wujud. Dengan begitu, 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada esok harinya, Selasa (9/7).

Lalu, Lebaran atau 1 Syawal 1434 H atau hari raya Idul Fitri jatuh pada Kamis (8/8). Itu didasari perhitungan ijtimak awal Syawal terjadi pada Rabu (7/8) pukul 04.52,19 WIB dengan tinggi Bulan pada +03. 54’11”. Artinya, saat itu hilal sudah wujud.

Ketua Lajnah Falaqiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ghazali Masroeri mengatakan, NU tetap menentukan awal Ramadhan dengan rukyat hilal. NU akan meneropong untuk melihat Bulan pada Senin (8/7) sore di 90 titik di seluruh Indonesia, seperti di laut, bukit, atau menara. Ketika matahari terbenam lantas disusul hilal (bulan sabit), malam itu disebut 1 Ramadhan. Kalau tak bisa melihat hilal atau karena di bawah 1 derajat, awal Ramadhan jatuh pada Rabu (10/7).

”Hasil rukyat itu nanti kami laporkan dalam sidang isbat Kementerian Agama yang dijadwalkan pada Senin malam. Nanti, negara akan menetapkan hasil sidang itu sebagai awal Ramadhan,” katanya.

Dalam rilisnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Selasa malam, menegaskan, PBNU belum menentukan awal puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri tahun 2013. NU akan tetap mempertahankan metode rukyat atau melihat hilal sebagai penanda awal bulan. ”Sesuai sabda Nabi Muhammad, puasalah kamu dengan melihat bulan dan berlebaranlah dengan melihat bulan,” ungkap Said Aqil Siroj. (IAM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com