Stabilitas Politik dan Hukum Mengkhawatirkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, stabilitas politik dan hukum di Indonesia mengkhawatirkan. ”Hukum kini mendekati hukum rimba. Yang kuat mengalahkan yang lemah. Bukan yang benar mengalahkan yang salah. Itu bahaya yang dihadapi bangsa ini,” katanya dalam Indonesian Young Leaders Forum 2013 yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), di Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Kalla mengemukakan, demokrasi tak dipahami secara benar. Setiap orang menginginkan demokrasi, tetapi nafsu berkelahi juga tinggi. Asal ada pemilihan kepala daerah, pasti berujung perkelahian.

Kalla juga menyindir banyak pengusaha kini mulai terlihat tidak fokus dalam pekerjaannya. Hanya dalam lima tahun, pengusaha ingin menjadi politisi, berbondong-bondong menjadi calon anggota legislatif. ”Gagal menjadi caleg, kembali lagi menjadi pengusaha. Politik itu baik, pedagang pun baik. Yang tidak baik, memperdagangkan politik,” ujarnya.

Di tempat sama, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani memandang beda tipis antara stabilitas politik dan ekonomi. Banyak kegaduhan bakal terjadi dan semakin memanaskan tahun 2014. Tahun 2013 saja ada 131 pemilu kepala daerah dan lima pemilihan gubernur.

Menurut Puan, kegaduhan politik berawal dari cara pemilihan yang tidak jujur. Sistem teknologi informasi publik saat ini mudah direkayasa.

Sementara itu, Mayor (Inf) Agus Harimurti Yudhoyono, putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan, stabilitas keamanan merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan bangsa Indonesia.