Marzuki: Penundaan RUU Ormas karena Muhammadiyah dan NU

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) karena adanya penolakan dari ormas besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Marzuki mengatakan, Pimpinan DPR menginstruksikan kepada Pansus RUU Ormas untuk mengintensifkan komunikasi dengan dua ormas itu.

"Prinsipnya, kami dengarkan suara dari ormas khususnya yang sudah punya sejarah panjang dalam perjalanan RI seperti NU dan Muhammadiyah. Saya tegaskan kepada Ketua Pansus untuk berkomunikasi dengan Muhammadiyah dan NU. Apa pun hasilnya akan kami ikuti," ujar Marzuki, di Kompleks Parlemen, Jumat (12/4/2013).

Marzuki mengatakan, dari laporan Pansus RUU Ormas kepada seluruh pimpinan fraksi, diputuskan menunda karena ada beberapa pasal yang perlu penyesuaian. "Hanya akan ditunda satu masa sidang," kata Marzuki.

Ia menjelaskan, DPR masih butuh waktu untuk menyosialisasikan RUU ini ke ormas-ormas besar. "Agar ormas-ormas besar tadi seperti ormas-ormas yang tidak jelas, yang punya misi tertentu yang mewakili asing, kami tidak mau disamakan. Maka kami dengarkan suara pimpinan ormas terkait RUU ini," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Pansus RUU Ormas akhirnya sepakat menunda pengesahan rancangan undang-undang ini. Sedianya, pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Jumat (12/4/2013) pagi ini. Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengatakan, penundaan juga dilakukan karena masih ada penyusunan bagian penjelasan yang belum rampung.

"Akhirnya ditunda dan alasan penundaan itu sebenarnya teknis karena substansi secara principal, isinya sudah disepakati semua fraksi termasuk perubahan terakhir yang diusulkan Muhammadiyah itu sudah kita akomodir. Hanya penjelasan belum rapi, ada beberapa redaksi yg belum rapi, faktor teknis prosedur aja," ujar Malik.

Dengan belum selesainya penyusunan bagian penjelasan RUU ini, kata Malik, maka Pansus pun tidak akan membawanya ke rapat paripurna. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun berpandangan bahwa seluruh fraksi telah sepakat untuk tidak membatalkan keseluruhan pembahasan RUU Ormas. Pasalnya, RUU ini, kata Malik, masih dianggap penting. 

Rencana pengesahan RUU Ormas ini sempat mendapat penolakan dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kontras, ELSAM, dan Imparsial. Sejumlah elemen buruh pun menolak kehadiran RUU ini. Mereka rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa besar hari ini namun akhirnya urung dilakukan karena pengesahan RUU Ormas ditunda.