Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK, Anda Mau "Nyalon" atau Tidak?

Kompas.com - 15/01/2013, 08:54 WIB
Joseph Osdar

Penulis

KOMPAS.com — Rabu (9/11/2012) dan Kamis (10/11/2012), mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berada di Singapura. Sebelum meninggalkan negeri itu, sebagai pembicara utama, ia menyampaikan uraian lepas teks berjudul "Southeast Asia in 2013 and Beyond: Its Global Role and Challenge" dalam pertemuan yang diselenggarakan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). Bahasa Inggrisnya sefasih apabila ia berbicara dalam bahasa Indonesia atau Bugis.

Sebelum tampil di panggung, Jusuf Kalla (JK) diperkenalkan sebagai Wakil Presiden RI 2004-2009, tokoh di belakang keputusan berani dan strategis yang membuat Indonesia lepas dari krisis ekonomi global tahun 2007.

"Ia terkenal karena punya pendekatan di luar teks buku dan dia adalah arsitek dari penyelesaian berbagai konflik di Indonesia, termasuk di Aceh, Poso, dan Ambon. Baru- baru ini, ia ikut membantu usaha untuk menciptakan perdamaian di selatan Thailand dan Rakhine, Myanmar," ujar moderator pertemuan yang disambut tepuk tangan hadirin di Hotel Shangri-La.

Dalam acara tanya jawab, seorang penanya dari Kuala Lumpur menanyakan hubungan Kuala Lumpur-Jakarta akhir-akhir ini yang sering diperciki sejumlah pertentangan.

"Selain dilihat beberapa perbedaan, perlu pula dilihat banyaknya persamaan antara Indonesia-Malaysia yang sebagian penduduknya masih satu rumpun," ujar JK.

Ada pula seorang hadirin yang mengharapkan agar presiden Indonesia mendatang bukan orang yang "terlalu nasionalis", yaitu orang yang hanya mementingkan Indonesia tanpa ada toleran dengan negara-negara tetangganya.

Pertanyaan serupa disampaikan tiga wartawan Singapura tentang pemilihan presiden Indonesia tahun 2014. ”Kemungkinan Anda menjadi pemenang pemilihan presiden nanti bagaimana?” tanya seorang wartawan setempat.

"Saya tidak mengejar kekuasaan atau kursi presiden. Saya lebih memikirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Memang saya tidak menafikan bahwa jabatan presiden adalah jabatan penting untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa," ujar JK.

Seorang wartawati berkulit hitam manis langsung memotong, "Anda ingin jadi presiden atau tidak?"

"Persoalannya bukan ingin atau tidak, tetapi masih melihat hasil pemilihan anggota legislatif dahulu nanti," ujar JK.

Setelah bertemu dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong di istana perdana menteri, JK bersama mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin dan pengusaha Sofjan Wanandi pulang ke Indonesia. (J Osdar)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

    Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

    Nasional
    Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

    Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

    Nasional
    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

    Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

    Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

    Nasional
    Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

    Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

    Nasional
    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Nasional
    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com