Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Anas Tersangka, Aku Lengserkan "Badut-badut" Itu!

Kompas.com - 14/12/2012, 08:51 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Demokrat Ruhut Sitompul meyakini pencopotan dirinya dari kepengurusan Dewan Pimpinan (DPP) Partai Demokrat  karena ia melontarkan agar Anas Urbaningrum mundur sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Sebelumnya, Ruhut menjabat Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Demokrat.

"Itu sudah pasti. Aku terus kan yang mendesak mundur," kata Ruhut ketika dihubungi, Jumat (14/12/2012), terkait pencopotan dirinya dari jabatan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Demokrat.

Kini, Ruhut tak memegang jabatan apa pun di DPP. Ruhut mengatakan, sejak setahun lalu, dirinya sudah diminta dicopot dari kepengurusan DPP oleh pengurus DPP lainnya. Salah satunya, menurut Ruhut, adalah I Gede Pasek Suardika. Permintaan itu disampaikan kepada Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Dari setahun lalu, mereka minta (Ruhut dicopot). 'Badut-badut' itu yang minta, tapi ditolak SBY," kata Ruhut.

Ruhut mengaku keputusan itu tak akan mengubah sikapnya. Dia akan terus mendesak Anas untuk mundur demi mencegah karamnya Demokrat pada Pemilu 2014 . Meski tak memiliki jabatan di DPP, Ruhut masih menjadi Wakil Ketua Fraksi Demokrat bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di MPR.

Bahkan, Ruhut sudah mempunyai rencana jika Anas dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "'Badut-badut' itu nanti semua akan tergeser. Kalau Anas jadi tersangka, aku lengserkan semua," ujarnya.

Seperti diberitakan, pascaterungkapnya kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Hambalang, Ruhut terang-terangan meminta Anas dan kader lain yang disebut-sebut terlibat korupsi untuk bersikap legowo dengan mundur dari kepengurusan partai.

Ruhut khawatir Anas terjerat ketika mendekati Pemilu 2014. Sebaliknya, DPP menyebut pencopotan itu hanya untuk penyegaran. "Penyegaran saja," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Saan Mustopa, kemarin.

Selain itu, pergantian juga dilakukan pada posisi Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat yang sebelumnya dijabat Andi Nurpati, kini dijabat I Gede Pasek Suardika. Nurpati kini menjabat Ketua Divisi Hubungan Eksternal dan LSM.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Ruhut Didepak

Baca juga:
Ruhut Didepak dari DPP Demokrat, Tamparan Buat SBY

Ruhut Janji Tak Akan Pindah Partai
Ruhut Tuding Pencopotan Ulah 'Badut-badutnya' Anas
Ruhut Didepak dari DPP Demokrat
Ruhut: Anas Kena di Last Minute, Karam Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    Nasional
    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Nasional
    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com