Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Anas Kena di Last Minute, Karam Demokrat

Kompas.com - 08/12/2012, 12:53 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demorat Ruhut Sitompul kembali mengingatkan seluruh rekan separtainya yang disebut-sebut terlibat kasus dugaan korupsi untuk bersikap legowo dengan mundur dari jabatan di partai. Sikap legowo itu, menurut dia, diperlukan untuk menyelamatkan Partai Demokrat di Pemilu 2014 .

"Dari dulu saya bilang Andi (Mallarangeng), Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat), dan lainnya, hei kawan-kawan yang nama-namanya disebut legowo mundur kalau sayang dengan partai," kata Ruhut di Jakarta, Sabtu ( 8/12/2012 ).

Ruhut mengatakan, sebagai pejabat publik, mereka tidak bisa berlindung di balik asas praduga tak bersalah. Meski belum ditemukan cukup bukti dalam keterlibatan korupsi, mereka sudah terkena sanksi sosial dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Ruhut menilai ketidakjelasan status Anas terkait kasus Hambalang telah menyandera partai. Anggota Komisi III DPR itu memberi contoh penanganan kasus suap cek perjalanan ketika pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 di KPK.

Awalnya, mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom tak terjerat. Ketika para politisi yang tersangkut kasus itu selesai menjalani hukuman, kata Ruhut, Miranda baru terjerat. Dia divonis bersalah dengan hukuman tiga tahun penjara.

"Kebayang nanti naik kelasnya (Anas) last minute menjelang pemilu 2014 , karam langsung partai kami. Legowo makanya kepada kawan-kawan kami," pungkas Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Pengamat Politik Indo Barometer M Qodari menilai terjeratnya Andi terkait kasus Hambalang memang mengurangi beban Demokrat. Andi telah mengundurkan diri dari Sekretaris Dewan Pembina Demokrat maupun Menteri Pemuda dan Olahraga sehingga tidak bisa dipolemikkan lagi.

Hanya saja, kata Qodari, status Anas masih menyulitkan dan menjadi beban Demokrat. Karena itu, KPK perlu mengambil keputusan agar tidak ingin dinilai menyandera Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com