Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan DPR Belajar Ternak ke Perancis dan China

Kompas.com - 13/12/2012, 20:26 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Perancis dan China dikritik banyak pihak. Perdebatan pun terjadi di internal komisi terkait pilihan negara yang dituju. Para ilmuwan pun heran anggota Dewan memilih negara Perancis dan China untuk mendukung revisi Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ketua Komisi IV DPR M Romahurmuziy mengatakan bahwa kunjungan kerja ke dua negera itu sebagai dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi atas undang-undang tersebut, yang mengakibatkan terganggunya program-program menuju swasembada daging. Dengan demikian, revisi atas undang-undang itu memerlukan konsultasi langsung dengan pimpinan tertinggi World Animal Health Organization atau Office International des Epizooties (OIE).

"Organisasi itu hanya ada di Paris. OIE ini bertanggung jawab atas pengumpulan, analisis, penyebaran informasi, dan menjamin keamanan perdagangan atas adanya penyakit-penyakit hewan di seluruh dunia," ujar Romahurmuziy, Kamis (13/12/2012) di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Romy, panggilan Romahurmuziy, mengatakan, komisinya sudah mendalami secara literatur terhadap Animal Health Terrestrial Code versi 2012 yang diterbitkan oleh OIE sebelum bertolak ke Paris. Di sana, ada beberapa hal tentang eliminasi penyakit hewan, cara kerja otoritas veteriner, dan perdagangan hewan. Selain itu, Romy mengungkapkan, kunjungan dibagi ke dua negara karena adanya dua kategori status veteriner di dunia terkait penyakit mulut dan kuku (PMK).

Perancis dipilih sebagai negara dengan status veteriner Bebas PMK dan China sebagai negara yang Tidak Bebas PMK. Lebih lanjut, Komisi IV juga akan bertemu dengan komisi yang membidangi kesehatan hewan di Parlemen Perancis. Ini dilakukan untuk mendiskusikan seberapa dalam sebuah undang-undang di Perancis mengatur secara teknis kesehatan hewan dan otoritas veteriner.

"Ini penting bagi Indonesia karena Perancis berhasil menempatkan diri sebagai eksportir daging sapi terbesar ke Uni Eropa dan menjadi negara dengan populasi sapi terbesar ke-5 di dunia, setelah India, Brasil, China, dan Argentina," kata Romy.

Komisi IV juga mengunjungi rumah pemotongan SVA Jean Roze yang berjarak sekitar 325 kilometer dari Paris untuk melihat praktik pemotongan hewan yang memenuhi kaidah yang halal. Besok, Komisi IV masih akan melakukan pertemuan dengan asosiasi pengusaha peternakan.

Berita terkait dapat diikuti pada topik:
RUU TERNAK, DPR KE PERANCIS DAN CHINA

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

    Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

    Nasional
    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

    Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

    Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

    Nasional
    Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

    Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

    Nasional
    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Nasional
    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com