Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djoko Ditahan, KPK-Polri Kembali "Panas"?

Kompas.com - 04/12/2012, 09:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator untuk surat izin mengemudi (SIM). Inilah kali pertama KPK menahan seorang jenderal aktif. Namun, kali ini, penahanan Djoko diprediksi tidak akan memanaskan kembali hubungan KPK dan Polri.

"Untuk kasus Djoko, hubungan KPK-Polri tidak akan sekeras sebelumnya (awal Oktober), mengingat sudah adanya sikap Presiden sekaligus menjadi 'dukungan' politik bagi KPK," ujar pengamat politik dari The Indonesian Institute, Hanta Yudha, Selasa (4/12/2012), di Jakarta.

Seperti diketahui, awal Oktober lalu, hubungan antara Polri dan KPK meruncing menyusul upaya penangkapan seorang penyidik KPK asal Polri Kompol Novel Baswedan karena tuduhan melakukan dugaan penganiayaan pada tahun 2004. Upaya penangkapan ini dilakukan pada 5 Oktober 2012, tepat pada hari saat Djoko diperiksa KPK untuk pertama kalinya. Polemik ini akhirnya ditengahi Presiden SBY yang memerintahkan Polri menyerahkan penanganan kasus simulator kepada KPK.

Dengan perintah Presiden ini, Hanta melihat tidak ada pilihan bagi Polri untuk mengutak-atik kasus dugaan korupsi simulator SIM ini. "Polri tidak punya pilihan lain kecuali menyerahkan proses kasus ini sepenuhnya di KPK," kata Hanta.

Sementara itu, dalam konteks kelembagaan, hubungan KPK-Polri relatif antiklimaks. Hal ini, menurutnya, perlu didukung agar KPK dan Polri tetap independen dan profesional. Di sisi lain, Polri bisa jadi mendapat "dukungan" politik dari beberapa politisi yang selama ini selalu mengkritik keras KPK.

"Dukungan politik politisi ini berpotensi memancing konflik KPK-Polri. Namun, sekali lagi, ini akan sangat bergantung pada sikap politik Presiden SBY, sejauh mana keseriusan Presiden memberi dukungan politik kepada KPK," ujarnya.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, Senin (3/12/2012). Djoko yang merupakan mantan Kepala Korlantas Polri itu ditahan di rumah tahanan KPK yang berlokasi di Kompleks Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

Pemeriksaan Djoko sebagai tersangka Senin kemarin merupakan pemeriksaan yang kedua. Awal Oktober lalu, KPK memeriksa Djoko selama lebih kurang delapan jam. Saat itu, KPK tidak langsung menahan Djoko. Pimpinan KPK beralasan, penahanan Djoko belum diperlukan. Dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM, Djoko diduga bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. Selain Djoko, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo dan dua pihak rekanan, Budi Susanto serta Sukotjo S Bambang. Diduga, timbul kerugian negara sekitar Rp 100 miliar dalam proyek simulator tersebut.

Baca juga:
Penahanan Djoko Susilo Diapresiasi
Djoko Susilo Sendirian di Guntur...
Djoko Ditahan, KPK Tepis Isu Spesialkan Jenderal
Ini Alasan KPK Tahan Djoko di Rutan Guntur
Djoko Ditahan, Jenderal-jenderal Polisi Bisa Ketar-ketir

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

    TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

    Nasional
    Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

    Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

    Nasional
    Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

    Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

    Nasional
    Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

    Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

    Nasional
    Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

    Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

    Nasional
    Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

    Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

    Nasional
    TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

    TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

    Nasional
    Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

    Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

    Nasional
    Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

    Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

    Nasional
    BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

    BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

    Nasional
    Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

    Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

    Nasional
    Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

    Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

    Nasional
    Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

    Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

    Nasional
    Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

    Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com