Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minimnya Pemimpin Berkualitas

Kompas.com - 03/12/2012, 10:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang Pemilihan Presiden 2014, Indonesia memiliki dua persoalan mendasar, yaitu minimnya calon pemimpin yang berkualitas dan kurangnya kekritisan pemilih. Karena itu, harus ada gerakan bersama untuk mencari sosok pemimpin berkualitas berdasar kriteria yang jelas.

”Momentum ini harus digunakan sivitas akademika dan lembaga-lembaga sosial untuk membuat gerakan bersama menyadarkan masyarakat agar mereka memilih calon pemimpin berdasarkan kriteria-kriteria tertentu,” ujar pengajar Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, AAGN Ari Dwipayana, Minggu (2/12) di sela Diskusi Publik ”Calon Presiden 2014, Upaya Peningkatan Kualitas Pilihan Pemilih” di Yogyakarta. Hadir pula pembicara lain Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Hidayat Nur Wahid dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskridho Ambardi.

Menurut Ari, ada tiga indikator untuk menakar kualitas seorang calon pemimpin. Pertama, memiliki integritas seperti jujur dan bisa dipercaya. Kedua, mampu memimpin, dan ketiga, mau berdiri di atas semua golongan. Untuk sampai pada tiga indikator itu, lembaga-lembaga survei sebaiknya memandu para pemilih.

Menurut Ambardi, meski calon pimpinan populer, yang bersangkutan belum tentu berkualitas. Sebaliknya, calon yang berkualitas juga belum tentu terpilih apabila tidak populer. ”Semua calon pemimpin harus memenuhi dua kriteria, yaitu populer dan berkualitas,” katanya.

Hidayat Nur Wahid yang termasuk lima tokoh teratas hasil survei LSI mengatakan tidak akan menggunakan hasil survei itu untuk mengajukan diri dalam pencalonan presiden 2014. Sebab, keputusan pencalonan kandidat presiden di PKS berada pada kewenangan Majelis Syuro.

Sekjen PPP M Romahurmuziy mengatakan, pilihan opinion leader tidak selalu menggambarkan pilihan publik. Justru pemimpin lokal yang lebih mewakili karena lebih jeli membaca dan lebih didengar masyarakatnya. ”Terlalu pagi untuk menggambarkan 2014. Yang akan bertarung adalah The Last of The Mohicans, yaitu pendekar politik gaek yang sudah berkiprah sejak Orde Baru,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ahmad Fauzi Ray Rangkuti mengatakan, tingginya popularitas calon alternatif calon presiden di luar parpol mestinya menjadi alasan memperlonggar syarat pencalonan. Jika tidak, kandidat alternatif itu besar kemungkinan tidak mendapat ”perahu” parpol atau gabungan parpol dalam Pilpres 2014. (ABK/DIK/EDN/BIL)

Baca juga:
PPP: 5 Tokoh LSI Bermain di Elit daripada Rakyat
FOTO: Baliho "Rhoma Irama for President"
Rhoma Belum Tentukan Cawapres 2014
Isu SARA Tak Halangi Tekad Rhoma Jadi Capres
Mahfud MD: Belum Ada Partai yang Saya Pilih
Lima Tokoh Paling Berkualitas untuk Capres 2014

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com