Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: 5 Tokoh LSI Bermain di Elite daripada Rakyat

Kompas.com - 03/12/2012, 09:51 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei "Calon Presiden Indonesia 2014, Penilaian Opinion Leader" yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dinilai tidak menggambarkan pilihan rakyat terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy.

Romahurmuziy atau akrab disapa Romi mempertanyakan pengaruh opinion leaders (OL) yang diambil LSI untuk meneruskan pandangannya itu kepada rakyat. Seharusnya, menurut dia, responden yang diambil adalah OL lokal.

"OL lokal bukan hanya didengar karena kejeliannya 'membaca', melainkan juga karena keteladanan mereka sehingga tingkat 'ketaatan' warga terhadap pendapat mereka lebih kuat," kata Romi melalui pesan singkat, Senin (3/12/2012).

Romi juga menilai, ada yang kurang dalam karakter lima tokoh teratas berdasarkan hasil survei, yakni kedekatan dengan rakyat. Kelima tokoh tersebut adalah Mahfud MD, Usuf Kalla, Dahlan Iskan, Sri Mulyani, dan Hidayat Nur Wahid. Beberapa tokoh tersebut, kata dia, lebih banyak "bermain" di elite ketimbang rakyat. Padahal, rakyatlah yang memilih.

Selain itu, tambah Romi, dari kelima tokoh tersebut, hanya satu tokoh yang berasal dari parpol, yakni Hidayat Nur Wahid (Partai Keadilan Sejahtera). Padahal, kata dia, capres dan cawapres hanya bisa dicalonkan oleh parpol.

"Karakter parpol di Indonesia mayoritas masih merupakan manifesto oligarki pendiri atau tokoh sentralnya sebagai pemegang saham tunggal. Parpol seperti itu sangat mungkin mencalonkan hanya kadernya atau pelanjut estafet yang disiapkan untuk mengamankan kepentingannya. Dengan demikian, rakyat hanya dapat memilih dari yang ada, bukan yang dikehendaki," kata Romi.

Selain itu, menurutnya, masih "terlalu pagi" untuk menggunakan hasil survei sebagai barometer Pemilu 2014. Pemungutan suara masih sekitar 20 bulan lagi.

"Melihat kebutuhan tiga modal untuk seorang capres, yakni modal politik, sosial, dan finansial, sepertinya Pemilu 2014 masih akan menjadi pertarungan para pendekar politik gaek yang memang telah berkiprah sejak Orde Baru," pungkas dia.

Seperti diberitakan, LSI mengambil 230 responden dengan latar belakang pengusaha, pemimpin redaksi media massa, dan purnawirawan jenderal. Mereka menilai 24 nama tokoh dengan lima kriteria utama, yaitu bisa dipercaya; tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme; tidak pernah melakukan tindak kriminal; mampu memimpin negara dan pemerintahan; serta berdiri di atas semua kelompok.

Hasil survei menunjukkan, dari 24 nama, hanya 18 tokoh yang lulus uji kualitas personal. Lima nama di antaranya memperoleh nilai di atas 70 dari rentang nilai 0 sampai 100. Mereka adalah Mahfud MD (79), Jusuf Kalla (77), Dahlan Iskan (76), Sri Mulyani Indrawati (72), dan Hidayat Nur Wahid (71).

Beberapa tokoh populer mendapat nilai lebih rendah, seperti Megawati Soekarnoputri (68), Hatta Rajasa (66), dan Prabowo Subianto (61).

Baca juga:
FOTO: Baliho "Rhoma Irama for Presiden"
Rhoma Belum Tentukan Cawapres 2014
Isu SARA Tak Halangi Tekad Rhoma Jadi Capres
Mahfud MD: Belum Ada Partai yang Saya Pilih
Lima Tokoh Paling Berkualitas untuk Capres 2014

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Nasional
    TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

    TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

    Nasional
    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    Nasional
    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Nasional
    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Nasional
    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    Nasional
    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com