Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Dahlan Merevisi Nama Pemeras BUMN?

Kompas.com - 14/11/2012, 07:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan terkait dugaan pemerasan BUMN oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipertanyakan. Langkah Dahlan yang merevisi nama-nama pemeras BUMN dinilai tidak benar.

"Masa seorang menteri yang telah melontarkan skandal ke publik dengan melibatkan nama-nama dan institusi DPR serta berimplikasi hukum tiba-tiba merevisi pernyataannya," kata anggota Komisi III DPR Indra ketika dihubungi, Rabu (14/11/2012).

Sebelumnya, Dahlan menyerahkan kembali surat keduanya kepada Badan Kehormatan DPR. Surat itu berisi revisi nama-nama anggota Dewan yang sebelumnya dilaporkan atas kasus dugaan pemerasan terhadap Direksi PT Merpati Nusantara Airlines.

Indra menduga, ada beberapa alasan yang kemungkinan mendasari revisi nama, misalnya, Dahlan teledor, memang tidak memiliki bukti, atau telah terjadi kongkalikong baru antara Dahlan dan anggota Dewan.

"Apa pun kemungkinan itu, sikap Dahlan itu tidak benar," kata Indra.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mempertanyakan integritas dan komitmen Dahlan dalam memberantas korupsi. Pasalnya, sampai sekarang permasalahan pemerasan itu tidak dibawa ke aparat penegak hukum.

"Akhir dari hiruk-pikuk ini akan memunculkan sosok Dahlan sebagai pahlawan dan pemberani atau sosok pecundang dan penebar fitnah. Pilihan sikap Dahlan juga akan menjawab apakah hiruk-pikuk ini hanya sekadar mencari popularitas dan pengalihan isu atau kebenaran untuk perbaikan bangsa," paparnya.

Seperti diberitakan, saat dipanggil BK DPR pada Senin (5/11/2012), Dahlan Iskan menyebutkan dua nama anggota Dewan yang diduga memeras tiga BUMN terkait penyertaan modal negara. Kedua nama itu adalah Idris Laena dari Fraksi Partai Golkar dan Sumaryoto dari Fraksi PDI- Perjuangan.

Idris disebut meminta jatah ke PT PAL dan PT Garam. Adapun Sumaryoto disebut meminta jatah ke PT Merpati Nusantara Airlines. Kedua politisi itu telah membantah.

Selang dua hari kemudian, secara tertulis, Dahlan kembali menyerahkan lima nama anggota Dewan lain yang disebut terlibat dalam pemerasan Direksi Merpati. Seluruh penjelasan Dahlan itu tanpa disertai bukti. Dahlan hanya mengutip keterangan dari jajaran Direksi BUMN.

BK akan memanggil para Direksi BUMN yang disebut Dahlan untuk mencari alat bukti. Jika cukup bukti, BK akan memanggil anggota Dewan yang disebut memeras.

Baca juga berita Nasional lainnya:
HUT Brimob, Kapolri Ingatkan Serangan Teror

Baca juga:
SBY Harus Tertibkan Pembantunya yang Hobi "Gaduh"
Dipo Tak Beda seperti Dahlan
Ruhut: Jang Serang Dahlan, Makin Mulus Dia "Nyapres"

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    Nasional
    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com