Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengukuhan Ical yang Ternoda...

Kompas.com - 30/06/2012, 06:27 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penetapan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical sebagai calon presiden di Pemilu 2014 ternoda. Dua kader Golkar terseret dalam kasus dugaan korupsi, tepat di saat Ical dikukuhkan sebagai capres.

Pengukuhan itu dilakukan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III di Hotel Aston, Bogor, Jumat (29/6/2012) malam. Di Jakarta, pada saat yang bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Fraksi Partai Golkar di Parlemen, Setya Novanto.

Setya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan tahun jamak pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON).

Tak hanya itu. KPK juga mengumumkan penetapan tersangka politisi Golkar, Zulkarnaen Djabar. Kasus yang menyeret anggota Badan Anggaran DPR itu tak biasa. Dia diduga korupsi dalam proyek pengadaan kitab suci Al Quran di Kementerian Agama. Dugaan lain, ia juga terlibat dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag 2011.

Kondisi tersebut tentu bertolak belakang dengan pernyataan Ical ketika membuka Rapimnas. Dalam pidatonya di hadapan ratusan petinggi dan kader Golkar, Ical menyinggung derasnya sorotan negatif publik terhadap parpol. Seperti diketahui, publik geram atas berbagai kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi.

"Alhamdulillah, Partai Golkar tidak termasuk yang banyak disorot," kata Ical, yang lantas disambut tepuk tangan kader-kader Golkar.

Bahkan, Ical menyebut kader Golkar boleh berbangga diri dengan berbagai hasil jajak pendapat yang menempatkan Golkar di urutan teratas. Dia mengutip survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dengan hasil elektabilitas Golkar sebesar 20,9 persen dan Soegeng Sarjadi Syndicate dengan angka 23 persen.

Beberapa petinggi Golkar mengaku, pihaknya terpukul dengan penetapan tersangka Zulkarnaen. Pasalnya, kasus dugaan korupsi itu menyangkut kitab suci.

Ketika dikonfirmasi perihal penetapan tersangka Zulkarnaen, Ical dan beberapa petinggi partai lain, seperti Idrus Marham, Hajriyanto Y Thohari, dan Priyo Budi Santoso, mengaku tak berprasangka buruk atas langkah KPK di saat hajatan besar partainya.

"Saya yakin, KPK ketika menetapkan tersangka sudah ada sebabnya. Namun demikian, tersangka belum tentu bersalah," kata Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com