PKS: Kami Siap Dievaluasi oleh Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai Keadilan Sejahtera menyatakan siap dievaluasi keberadaannya dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, evaluasi semestinya juga dilakukan terhadap mekanisme pengambilan keputusan di dalam koalisi yang dianggap kurang demokratis.

Hal itu disampaikan Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Agoes Poernomo, Senin (2/4/2012) di Jakarta.

Sebagaimana diberitakan, kalangan internal Partai Demokrat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi keberadaan PKS dalam koalisi setelah partai itu berseberangan dengan koalisi dalam rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Partai itu dianggap menyalahi kontrak koalisi setelah menyempal dari kebijakan pemerintah dalam sidang paripurna DPR pekan lalu.

Menurut Agoes, pilihan PKS untuk menolak kenaikan harga BBM didasari argumentasi dan hitung-hitungan kuat. Selain menawarkan opsi lain yang dimungkinkan dalam APBN, rencana menaikkan harga BBM dianggap semakin menambah beban kehidupan rakyat.

"Kami punya hitung-hitungan dengan argumentasi untuk menolak kenaikkan harga BBM. Pilihan itu semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat. Kalau itu dianggap membangkang, ya silakan dieveluasi. Tidak ada masalah," katanya.

Jika diadakan evaluasi, kata Agoes, semestinya itu juga mencakup mekanisme pengambilan keputusan di koalisi. Koalisi semestinya menjadi forum yang memberi ruang untuk berpikir dan beradu argumentasi dengan pertimbangan utama kepentingan rakyat. Semua itu dilakukan dengan adil dan saling menghargai.

"Kami menilai, cara mengambil kebijakan dalam koalisi sekarang itu tidak demokratis. Kami hanya diberi tahu, terus disuruh menerima dan manut saja. Begitu ada yang beda pendapat, langsung dihukum. Cara seperti ini perlu dievaluasi juga," tuturnya.