Angie dan Anas Dihukum Pers? - Kompas.com

Angie dan Anas Dihukum Pers?

Kompas.com - 02/03/2012, 07:07 WIB

oleh S SINANSARI ECIP

Beberapa minggu Angelina Sondakh (Angie) dan Anas Urbaningrum bulan-bulanan pers, terutama oleh siaran televisi. Ada yang bertepuk tangan, ada pula yang mengelus dada.

Bertepuk karena keinginannya diwakili pers: Angie dan Anas ditelanjangi. Mengelus dada karena mereka cemas sembari bertanya, demikiankah pemberitaan pers? Bukankah ini pengadilan oleh pers?

Angie dan Anas memang sasaran empuk untuk berita berkelanjutan. Keduanya berkedudukan tinggi di partainya dan dikenal luas. Angie belum ditahan, Anas belum dimintai keterangan. Itu saja pers sudah menganggapnya layak berita. Belum lagi kasus-kasus yang ada di dalam media berkaitan dengan mereka memang sedang panas.

Partainya pemenang pemilu dan pendirinya jadi presiden. Sebagian partai tentu ingin menang pada Pemilu 2014. Perlu persiapan. Pemanasan penting.

Secara teori, dalam jurnalisme ada yang disebut pengadilan oleh pers atau pengadilan oleh media. Pengadilan oleh pers, kata Wikipedia pada 22/2/2012 pukul 15.35 WIB, digambarkan sebagai the impact of TV coverage on a person’s reputation by creating a widespread perception of guilt or innocence before, after, verdict in a court of law.

Umum dan khusus
Pernyataan tentang komunikasi tercantum jelas dalam Pasal 28 UUD 1945 mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berkomunikasi. Khusus tentang kegiatan jurnalisme ditambahkan dalam Pasal 28F. Kehadiran komunikasi dan jurnalisme dilindungi secara sah dan kuat.

Kegiatan jurnalisme dirinci ke dalam UU No 40/1999 tentang Pers dan UU No 32/2002 tentang Penyiaran. UU Pers antara lain melahirkan Kode Etik Jurnalistik dan UU Penyiaran melahirkan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran. Kedua aturan yang belakangan disebut bersanksi moral. Ada yang bersanksi pidana menyangkut isi media massa.

Keabsahan pernyataan pendapat dan kehadiran tatanan jurnalisme berikut kode etiknya adalah aturan bersifat umum, universal. Keberadaannya secara internasional: aturan itu diakui dan dilaksanakan. Namun, tatanan universal itu di dalam praktik dapat dikalahkan tatanan yang lingkup berlakunya lebih sempit. Itulah tatanan internal yang disebut politik pemberitaan.

Politik pemberitaan adalah jabaran visi dan misi perusahaan pers atau media di bidang penampilan informasi yang harus dijalankan jajaran redaksi. Setiap lembaga pers punya politik pemberitaan yang berbeda dengan pers atau media yang lain.

Apakah pers punya kepentingan? Dari sudut teori, pers sebaiknya tak berkepentingan alias pemihakan. Dari sudut praktik, kenyataan pemihakan pers banyak ditemukan.

Secara praktik dapat dikatakan bahwa pers memang sering punya kepentingan. Setiap orang punya kepentingan, apalagi lembaga pers. Namun, pers umum yang baik harus mendekati titik ”tak punya kepentingan”. Penempatan kemasan informasi saja sudah menunjukkan adanya pemihakan, belum lagi muatan di dalam isinya. Media partai (bukan pers umum) tentu saja sah berpihak.

Gambaran tentang aturan yang berlaku umum dan berlaku khusus tadi boleh dianggap sebagai modifikasi atas gambar bagaimana ideologi memengaruhi media (Mediating the Message oleh PJ Shoemaker dan SD Reese). Secara model hierarkis, lingkup paling kecil disebut level individual, diteruskan ke level yang lebih besar berupa level rutinitas media, level organisasi, level ekstramedia, dan level ideologi.

TV kita
Hampir semua stasiun TV punya tayangan informasi yang dikemas secara jurnalistis. Dengan hadirnya Metro TV dan TVOne, stasiun TV lain tertinggal jauh dalam sajian jurnalismenya: kecepatan ataupun volumenya. Kedua stasiun TV itu berspesialisasi sebagai TV berita. Namun, tampilan umumnya dan secara formal keduanya bukanlah media partai yang sah berpihak.

Dalam berbagai bincang-bincang TV, Angie dan Anas jadi obyek berita ataupun sindiran. Pesan tersembunyinya lebih kurang seperti kedua orang ini nanti harus dinyatakan bersalah. Proses peradilan kurang ditonjolkan, mungkin karena hakim kurang arif dan kurang menggali, jaksa dan pembela kurang tangkas dan cerdik. Yang terjadi: Angie dan Anas seperti telah dihukum oleh pers. Bolehkah?

Tentu saja penghukuman oleh pers tak boleh, apalagi peradilan sedang berproses. Apakah membuka bagian persidangan pengadilan bisa bertujuan memengaruhi proses pengadilan yang sedang berlangsung? Memengaruhi peradilan tidaklah boleh. Karena itu, ada praduga tak bersalah yang harus kita taati bersama bahwa seseorang tak boleh dianggap bersalah manakala belum diputuskan oleh pengadilan.

S SINANSARI ECIP Pernah Memimpin KPIP

SELENGKAPNYA BACA KOMPAS CETAK

EditorRobert Adhi Ksp

Terkini Lainnya

Diungkap, Objek Mengapung Terlihat 2 Minggu Setelah Hilangnya MH370

Diungkap, Objek Mengapung Terlihat 2 Minggu Setelah Hilangnya MH370

Internasional
Lawan Pemkot Jaksel soal Penggusuran, Warga Bukit Duri Ajukan Kasasi

Lawan Pemkot Jaksel soal Penggusuran, Warga Bukit Duri Ajukan Kasasi

Megapolitan
Kapolri: Potensi Indonesia Jadi Negara Super Power Bukan Omong Kosong

Kapolri: Potensi Indonesia Jadi Negara Super Power Bukan Omong Kosong

Megapolitan
Hadirkah SBY pada Peringatan HUT RI di Istana Kamis Besok?

Hadirkah SBY pada Peringatan HUT RI di Istana Kamis Besok?

Nasional
Menag Sebut Ada Dua Cara bagi First Travel untuk Bertanggung Jawab

Menag Sebut Ada Dua Cara bagi First Travel untuk Bertanggung Jawab

Nasional
Aniaya Istri, Sang Suami Pura-pura Pingsan Saat Dijemput Polisi

Aniaya Istri, Sang Suami Pura-pura Pingsan Saat Dijemput Polisi

Regional
Penjelasan BPK soal Temuan Rp 550 Miliar dalam Sidang Suap Opini WTP Kemendes PDTT

Penjelasan BPK soal Temuan Rp 550 Miliar dalam Sidang Suap Opini WTP Kemendes PDTT

Nasional
Pelarangan Sepeda Motor dari Senayan ke Bundaran HI Rencananya Diterapkan Oktober

Pelarangan Sepeda Motor dari Senayan ke Bundaran HI Rencananya Diterapkan Oktober

Megapolitan
Perluas Akses Air Bersih, Pemkot Tangerang Turunkan Biaya Pemasangan

Perluas Akses Air Bersih, Pemkot Tangerang Turunkan Biaya Pemasangan

Megapolitan
Di Mana Grace Mugabe? Polisi Afrika Selatan Bungkam

Di Mana Grace Mugabe? Polisi Afrika Selatan Bungkam

Internasional
Wakil Ketua DPRD Kota Malang Dimintai Daftar Hadir Banggar oleh KPK

Wakil Ketua DPRD Kota Malang Dimintai Daftar Hadir Banggar oleh KPK

Regional
Sugiarti Telah Minta Maaf, Julianto Kekeh Lanjutkan Proses Hukumnya

Sugiarti Telah Minta Maaf, Julianto Kekeh Lanjutkan Proses Hukumnya

Megapolitan
Militer Israel Hancurkan Rumah Pria Palestina Penikam 3 Warga Yahudi

Militer Israel Hancurkan Rumah Pria Palestina Penikam 3 Warga Yahudi

Internasional
Program Sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru Tetap Ada

Program Sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru Tetap Ada

Edukasi
PPP Kubu Djan Faridz Desak Pemerintah Tunda Pencairan Dana Banpol

PPP Kubu Djan Faridz Desak Pemerintah Tunda Pencairan Dana Banpol

Regional

Close Ads X