Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Minta Rosa Dikonfrontasi dengan Wafid, Hakim Menolak

Kompas.com - 29/02/2012, 16:51 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak permintaan tim kuasa hukum Muhammad Nazaruddin, terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, untuk mengonfrontasi saksi Mindo Rosalina Manulang dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam. Hal itu diungkapkan Ketua Majelis Hakim, Dharmawati Ningsih, dalam sidang dugaan suap wisma atlet yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (29/2/2012).

"Majelis musyawarah, permohonan itu tidak dapat diterima," kata Dharmawati menjawab permintaan tim kuasa hukum Nazaruddin.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Nazaruddin melalui Hotman Paris Hutapea meminta Rosa dikonfrontasi dengan Wafid. Permohonan itu menyusul batalnya konfrontasi antara Rosa dan Angelina Sondakh yang sedianya dilakukan pagi ini.

"Kami mohon Rosa dikonfrontir dengan Wafid, dalam BAP (berita acara pemeriksaan) Yulianis serahkan uang 1 juta dollar AS ke Wafid, walaupun tidak masuk dalam penuntutan, tapi di BAP ada," kata Hotman.

Selain itu, kesaksian Rosa juga menyebutkan, dari Rp 10 miliar yang dikembalikan Grup Permai (perusahaan Nazaruddin) ke Kemenpora melalui Wafid itu ada yang mengalir ke Choel Mallarangeng, adik Menpora Andi Mallarangeng.

"Rosa juga bilang, ada duit untuk Choel, sementara Choel tidak pernah dihadirkan sebagai saksi," ucap Hotman.

Dia khawatir keterangan Yulianis dan Rosa soal uang ke Kemenpora ini akan dijadikan pertimbangan yang memberatkan Nazaruddin jika keterangan itu tidak dikonfrontasi dengan Wafid. "Kami khawatir dipakai sebagai alat yang memberatkan, padahal 1,2 juta itu dibantah Wafid," lanjut Hotman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Nasional
    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Nasional
    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Nasional
    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Nasional
    Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Nasional
    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Nasional
    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

    Nasional
    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Nasional
    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Nasional
    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    Nasional
    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Nasional
    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Nasional
    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com