Seluruh Rapat Banggar Akan Dipantau KPK-BPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan DPR sepakat agar setiap pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR mengikutsertakan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Kesepakatan yang diambil dalam rapat pimpinan DPR itu untuk mencegah praktik penyalahgunaan anggaran negara. Hal itu dikatakan Pramono Anung, Wakil Ketua DPR, seusai Rapat Paripurna di Kompleks DPR, Selasa (20/9/2011).

"Pimpinan berkeinginan mengundang secara resmi KPK dan BPK dalam seluruh pembahasan anggaran. Itu untuk pencegahan kalau ada keinginan dari pemerintah, kontraktor, dan Banggar untuk menyalahgunakan anggaran," tutur Pramono.

Menurut Pramono, selama ini, KPK dan BPK tak dilibatkan dalam seluruh proses pembahasan anggaran. Jika rapat dilakukan secara tertutup, kedua lembaga itu tidak mendapat akses. "Yang diinginkan pimpinan, (KPK dan BPK) dilibatkan sejak awal. Ini untuk kebaikan," kata dia.

Terkait pemeriksaan empat pemimpin Banggar oleh KPK hari ini, menurut Pramono, terlihat bahwa Banggar menjadi pusat perhatian dalam pemberantasan korupsi. Pimpinan DPR, lanjut dia, akan membantu KPK sepenuhnya.

"Kita ada keinginan yang sama untuk perbaikan mekanisme pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran yang cukup besar. Kalau anggaran itu disalahgunakan, rakyat yang paling dirugikan," ungkap politisi PDI-P itu.

Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan tidak pernah ada permintaan untuk memantau jalannya rapat di Banggar. Jika nantinya ada permintaan, pihaknya siap menindaklanjuti.