Presiden Jangan Biarkan Boediono-Sri Mulyani Jadi "Bulan-Bulanan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (16/1/2010) malam, diingatkan oleh mantan anak buahnya di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yaitu Adnan Buyung Nasution, agar tidak membiarkan penyelesaian kasus Bank Century yang mendapat suntikan dana Rp 6,7 triliun berlarut-larut.

Terutama, jangan menjadikan Wakil Presiden Boediono, yang pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang pernah menjadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta pejabat lainnya di Kementerian Keuangan maupun di Bank Indonesia menjadi "bulan-bulanan" Panitia Khusus DPR tentang Bank Century. 

Adnan Buyung  justru menyarankan, Presiden Yudhoyono selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara harus berani mengambil alih tanggung jawab atas kasus tersebut.

"Selanjutnya, Presiden harus menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berdasarkan UUD 1945," tambahnya.

Menurut Adnan, tujuannya, agar pemerintahan dapat berjalan kembali dengan normal dan masyarakat menjadi tenang sehingga tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan dalam penyehatan Bank Century.

"Oleh sebab itu, Presiden  harus berani mengambil alih dan memikul tanggung jawab kebijakan bailout Bank Century oleh KSSK sebagai kebijakan pemerintah atau negara jika memang kebijakan itu benar-benar  murni dan bersih dilakukan untuk mencegah krisis perbankan dan mengganggu sistem perekonomian," tandas Adnan Buyung.

Disebutkan Adnan Buyung, selain sesuai dengan sistem Konstitusi Indonesia, pengambilalihan tanggung jawab itu juga sebagai pembelajaran untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan berbudaya.