Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teten: Presiden Minta Penggunaan Cantrang Diperpanjang hingga Akhir Tahun

Kompas.com - 11/07/2017, 21:15 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana menilai, surat edaran yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal perpanjangan penggunaan cantrang, kurang tepat sasaran.

Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menjelaskan, melalui surat edarannya, Menteri Susi memperbolehkan nelayan dengan kapasitas kapal 10 GT ke bawah menggunakan cantrang hingga Desember 2017.

Sementara, nelayan dengan kapasitas di atas 10 GT tetap tidak diperbolehkan menggunakan cantrang.

"Sementara, yang paling banyak menggunakan cantrang adalah nelayan yang di atas 10 GT. Jadi begitu kondisinya," ujar Teten, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7/2017). 

Baca: Nelayan Pro Cantrang Diterima Istana, Ini Kesepakatannya

Hal ini membuat para nelayan berkapasitas 10 GT melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta.

Mereka meminta Menteri Susi mencabut peraturan menteri soal pelarangan cantrang tersebut.

Teten pun telah melaporkan situasi tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

Presiden kemudian menginstruksikan agar perpanjangan penggunaan cantrang tidak hanya terbatas pada nelayan di bawah 10 GT saja, melainkan untuk seluruh nelayan.

Baca: Jokowi Instruksikan Menteri Susi Bantu Nelayan Beli Pengganti Cantrang

Artinya, seluruh nelayan di Indonesia diperbolehkan menggunakan cantrang hingga Desember 2017 mendatang.

"Tadi saya lapor, Pak Presiden minta seluruhnya penggunaan cantrang itu diperpanjang sampai akhir tahun. Karena memang kita mengetahui para nelayan ini masih menghadapi kesulitan pembiyaan untuk pengganti cantrang," ujar Teten.

Kompas TV Cantiknya Panta pasir Putihi di Pulau Angso Duo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com