Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nelayan Pro Cantrang Diterima Istana, Ini Kesepakatannya

Kompas.com - 11/07/2017, 16:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan perwakilan nelayan yang menolak pelarangan penggunaan cantrang dengan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Selasa (11/7/2017), menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Juru Bicara Aliansi Nelayan Indonesia Sutia Budi mengatakan, poin pertama kesepakatan, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal pelarangan cantrang ditunda hingga bulan Desember 2017.

Artinya, hingga Desember 2017, nelayan masih boleh menggunakan cantrang untuk menangkap ikan.

"Artinya pula, selama itu nelayan (yang masih menggunakan cantrang) tidak boleh ditangkapi," ujar Sutia, usai bertemu Teten, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan.

Baca: Jokowi Instruksikan Menteri Susi Bantu Nelayan Beli Pengganti Cantrang

Kesepakatan kedua, pemerintah akan mengkaji apakah cantrang benar-benar merusak lingkungan laut atau tidak.

Jika hasil kajian menunjukkan cantrang tidak merusak lingkungan, maka pemerintah akan mencabut kebijakan Menteri Susi tersebut.

Ketiga, pemerintah akan mengunjungi sentra-sentra nelayan cantrang untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

Terakhir, lanjut Sutia, Teten berjanji akan menjadi fasilitator pertemuan para nelayan dengan Presiden Joko Widodo.

"Jadi memang Permen Bu Susi mengenai pelarangan cantrang ini berdampak luas bagi kehidupan nelayan. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelarangan ini," ujar Sutia.

Baca: Nelayan Kecil Disebut Bersyukur Adanya Larangan Cantrang

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia itu sudah memulai aksinya sejak Selasa pagi.

Melalui spanduk dan orasi, para nelayan menuntut banyak hal.

Tuntutan itu di antaranya, meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal pelarangan cantrang hingga mencopot Susi dari jabatannya.

Para nelayan berpendapat, kebijakan Susi tidak pro terhadap nelayan.

Selain itu, Susi dinilai arogan dalam menjalankan kebijakannya lantaran tidak ada ruang komunikasi dengan stakeholder.

Kompas TV Bersyukur Kepada Tuhan, Para Nelayan Ini Gelar Pesta Laut
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com