Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Bela Negara Sasar Kalangan Generasi Muda Hingga Narapidana

Kompas.com - 21/06/2017, 13:26 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan menjalin kerja sama pelaksanaan program bela negara dengan sejumlah kementerian, organisasi masyarakat sipil, komunitas, BUMN dan organisasi penyedia sarana prasarana kegiatan bela negara.  

Kerja sama tersebut bertujuan untuk memperluas sasaran program bela negara di kalangan masyarakat, dari mulai anak-anak hingga narapidana.

Kesepakatan pelaksanaan program bela negara di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) ditandai dengan penandatanganan MoU antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menkumham Yasonna Laoly di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2017).

(Baca: Bertemu Jokowi, Badan Koordinasi Mubalig Sampaikan soal Bela Negara)

Yasonna mengatakan, program pembinaan bela negara di lingkungkan lapas akan disinergikan dengan program pembinaan yang sudah dilakukan oleh Kemenkumhan.

Program bela negara tersebut tidak hanya ditujukan pada seluruh narapidana, tapi juga pada petugas lapas.

"Di lapas itu tempatnya orang orang pelanggar hukum, ada teroris, ada bandar narkoba, ada pelanggar hukum lainnya. Semua jenis pelanggar ada. Dan dengan program bela negara, kami berusaha mendidik dan mengubah mentalitas mereka," ujar Yasonna.

Selain itu, Kementerian Pertahanan bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan dan komunitas meluncurkan program Bela Indonesiaku.

Program tersebut diinisiasi oleh komunitas yang peduli dalam menyebarkan nilai-nilai bela negara.

Ketua program Bela Indonesiaku, Ricky Hariyanto Sucipto menuturkan Gerakan Nasional Bela Indonesiaku merupakan program sosialisasi Bela Negara ke masyarakat dengan cara yang kreatif melalui platform multimedia dan edutainment (edukasi dan entertainment).

"Kami perlu membuat strategi komunikasi publik yang kreatif dengan memanfaatkan platform multimedia, guna memperkuat pembangunan karakter," kata Ricky.

Halaman:


Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com