Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Bantah Ada Upaya Militerisasi melalui Program Bela Negara

Kompas.com - 17/02/2017, 18:58 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, konsep program bela negara yang sudah berjalan tidak mengadopsi cara-cara pelatihan militer.

Dia membantah anggapan program bela negara merupakan upaya militerisasi masyarakat sipil.

"Bela negara ini bukan sama dengan melatih rakyat agar memiliki kemampuan seperti militer, bukan militerisasilah," ujar Wiranto seusai menggelar rapat koordinasi khusus terkait pelaksanaan program bela negara, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017).

Wiranto menjelaskan, program bela negara pada dasarnya ditujukan agar seluruh masyarakat Indonesia mempunyai rasa nasionalisme.

Jika kesadaran itu sudah terbentuk, akan mudah untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman.

Pemerintah berharap program bela negara juga bisa meminimalisasi berbagai konflik, mulai dari konflik horizontal di kalangan masyarakat, hingga konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah.

"Bela negara yang dimaksudkan untuk menciptakan rasa ikut memiliki negeri ini, dari sanalah kemudian muncul kewajiban untuk membela, jangan sampai negeri ini susah, jangan sampai negeri ini repot, jangan sampai negeri ini terganggu, ayo kita bela bersama lewat kewajiban masing-masing masyarakat," ujar dia.

Menurut Wiranto, pelaksanaan program bela negara saat ini berada di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Hal ini pun menyebabkan adanya perubahan fungsi Wantannas dari tataran konsep hingga tingkatan praktis.

Selama ini, lanjut Wiranto, fungsi dan peran Wantannas hanya pada tataran konsep ketahanan nasional.

Kini fungsi itu akan diubah dan disesuaikan untuk kegiatan pemantapan bela negara.

"Sekarang Wantannas kami berikan misi yang lebih aplikatif, yang lebih membumi untuk merancang, merencanakan, mengawasi, mengendalikan kegiatan pemantapan bela negara kepada seluruh warga negara Indonesia," kata Wiranto.

Sebelumnya, program bela negara sempat menimbulkan polemik pada awal Januari 2017.

Saat itu, Kodam III/Siliwangi mencopot jabatan Komandan Kodim (Dandim) 0603 Lebak, Banten, karena dinilai telah melakukan kesalahan, yakni menyelenggarakan kegiatan bela negara dengan sebuah ormas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Kodam III/Siliwangi terhadap Dandim Lebak, ditemukan kesalahan prosedur, yaitu Dandim tidak melapor terlebih dahulu, baik kepada Danrem maupun Pangdam III/Siliwangi, sebelum menyelenggarakan kegiatan bela negara.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai program bela negara belum memiliki konsep yang jelas.

Hal itu menimbulkan berbagai persepsi masyarakat, baik secara negatif maupun positif terhadap program pemerintah yang awalnya berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com