KPK Tetapkan Kadis PU dan 3 Pimpinan DPRD Kota Mojokerto sebagai Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat orang tersangka dalam operasi tangkap tangan di Kota Mojokerto, Jawa Timur.

Hal ini disampaikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/6/2017).

"Dari enam orang yang diamankan KPK, empat diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Basaria.

KPK menetapkan Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto sebagai tersangka pemberi suap.

(Baca: Ini Ekspresi Enam Orang yang Ditangkap KPK di Mojokerto)

Sementara untuk penerima suap, KPK menetapkan tiga orang, yakni Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo yang merupakan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq (Partai Amanat Nasional).

Sementara dua orang lain yang juga diamankan karena menjadi perantara suap, H dan T, saat ini masih berstatus sebagai saksi.

Penyidik mengamankan uang total Rp 470 juta dalam OTT ini.

Suap dalam kasus ini dilakukan agar DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai Rp 13 Miliar.

(Baca: Uang Ratusan Juta Diamankan dari OTT KPK di Mojokerto)

Pemberi suap dalam kasus ini dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara penerima suap dalam kasus ini dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.