Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Tegaskan Masih Mampu Tangani Kasus Novel

Kompas.com - 15/05/2017, 18:42 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, Polri masih mampu menangani kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Pernyataan ini dilontarkannya saat diminta tanggapan soal usulan pembentukan tim independen untuk mengungkap kasus tersebut.

"Polri masih mampu (tangani kasus Novel). Beri waktu untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan," kata Rikwanto, di Jakarta, Senin (15/5/2017).

Rikwanto menjelaskan, sejauh ini kepolisian telah berupaya maksimal untuk menuntaskan kasus ini.

Proses penyelidikan dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu, metode induktif dan metode deduktif.

"Kami sudah periksa tiga orang, ternyata alibinya kuat. Kepadanya kami tidak bisa menetapkan yang diduga melakukan," kata Rikwanto.

(Baca: KPK Sambut Baik jika Presiden Bentuk Tim Ungkap Kasus Novel)

Polisi juga menelusuri motif pelaku dari beberapa kasus yang tengah ditangani oleh Novel.

"Bisa jadi, dari perkara yang dia tangani, memunculkan ketidaksukaan. Dari situ, kami bisa melihat apakah di situ ada orang-orang yang diduga dendam," ujar Rikwanto.

Menurut Rikwanto, pengungkapan kasus ini terkesan lama karena banyak variabel dan motif yang harus ditelusuri.

"Jadi penyidik tidak diam. Tidak membiarkan," kata dia.

Sebelumnya, politisi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Agus Hermanto menilai, perlunya pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap kasus Novel.

Namun, kata dia, usulan ini disampaikan bukan karena menganggap kerja kepolisian lamban.

"Saya tidak mengatakan seperti itu (lamban), karena saya melihat kepolisian juga betul-betul bekerja dengan sigap," kata Agus, Jumat (12/5/2017).

(Baca: KPK Minta Polri Tak Berlama-lama Ungkap Penyerang Novel)

Halaman:


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com