Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dari Ondel-Ondel Hingga Band Akustik, Begini Suasana TPS Tempat Jokowi "Nyoblos"

Kompas.com - 19/04/2017, 09:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana akan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Gambir, Jakarta Pusat. Presiden dan Iriana dijadwalkan tiba di lokasi pukul 10.00 WIB.

TPS 4 Gambir ini didirikan di pelataran Mandiri University, Jalan Budi Kemuliaan. Tenda berwarna merah putih ukuran sedang didirikan untuk menjadi tempat bilik suara. Dua boneka ondel-ondel ditempatkan di sisi kiri dan kanan tenda.

Ada juga band akustik Krontjong Toegoe yang sengaja dihadirkan untuk menghibur warga dan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Saat Jokowi datang nanti, band ini akan menyanyikan lagu Bengawan Solo.

(Baca: Said Aqil: Pilkada DKI 2017 Bagian dari Proses Politik, Bukan Perang)

KOMPAS.com/IHSANUDDIN TPS 4 Gambir menjadi lokasi di mana Presiden Joko Widodo akan mencoblos pada Rabu (19/4/2017).
Sementara itu, pengamanan cukup ketat sudah dilakukan di TPS. Personel TNI dan Polri berjaga di sekitar lokasi. Pintu masuk TPS juga dipasangi alat pendeteksi logam. Setiap warga yang akan masuk harus melewati pemeriksaan oleh pasukan pengamanan presiden yang berjaga.

Awak media juga sudah berkumpul di lokasi untuk mengabadikan momen Jokowi-JK menggunakan hak suaranya dalam putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi dan Iriana terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS dengan nomor urut pemilih 218 untuk Jokowi dan 219 untuk Iriana, dengan jumlah total pemilih DPT sebanyak 456 orang yang terdaftar.

Kompas TV Polisi Kawal Distribusi Surat Suara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com