Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelaku dan Otak Teror terhadap KPK Tak Pernah Terungkap

Kompas.com - 13/04/2017, 17:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Selain tim khusus yang dibentuk Polri, Presiden Joko Widodo juga diminta membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap pelaku dan dalang teror terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Terlebih bukan sekali ini saja teror terhadap penyidik KPK terjadi.

Kepolisian dinilai tak bisa sendirian mengungkap kasus teror terhadap Novel dan sejumlah teror terhadap penyidik atau pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini.

Menurut mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Rabu (12/4/2017), Presiden Jokowi dapat membentuk tim investigasi independen yang memadukan kepolisian dengan unsur masyarakat sipil untuk menyelidiki kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

Tim gabungan itu, tambahnya, diperlukan karena pengusutan kasus teror terhadap pegawai dan penyidik KPK selama ini tidak pernah tuntas.

”Tidak ada kata lain, Presiden sebagai Panglima Tertinggi Polri dan TNI harus membentuk tim investigasi yang independen untuk mengusut secara tuntas sosok di balik teror di lapangan yang diterima KPK. Negara tidak bisa lagi hanya sekadar berbasa-basi,” kata Busyro.

(Baca: Novel Baswedan, Simbol KPK yang Kerap Diintimidasi)

Menurut pakar hukum pidana Universitas Indonesia yang juga mantan komisioner KPK, Indriyanto Seno Adji, jika kasus teror terhadap Novel tak kunjung bisa diusut tuntas serta ditemukan pelaku dan otak di baliknya, pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan tim investigasi independen yang obyektif dan profesional.

”Publik pun akan terus mengawasi. Hanya saja kalau pengungkapan kasus ini menimbulkan keraguan publik atau tidak terungkap dalam batas waktu yang wajar, baru dipikirkan adanya pembentukan tim gabungan independen,” kata Indriyanto.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, juga menilai sebaiknya dibentuk semacam tim pencari fakta (TPF) untuk mengusut kasus-kasus teror terhadap KPK.

(Baca: Serangan ke Novel Baswedan, Teror yang Tak Padamkan Perjuangan)

”Untuk memecahkan kasus ini, mengandalkan kinerja polisi semata bukan alternatif yang tepat. Diperlukan TPF yang beranggotakan orang- orang yang berintegritas dan memiliki pendekatan luas kepada instansi-instansi terkait sehingga bisa lebih fokus dan mampu mengungkap pihak-pihak yang berkepentingan dalam peristiwa ini,” ujarnya.

Namun, peran kepolisian tetap diperlukan karena polisi memiliki instrumen sebagai penyelidik dan penyidik yang mampu menindaklanjuti hasil-hasil temuan TPF.

Mengawasi langsung

Secara terpisah, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengungkapkan, Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus penyiraman air keras terhadap Novel. Bahkan, Tito yang mengawasi langsung kinerja tim khusus itu.

Ia memastikan tim khusus tersebut akan berupaya mengungkap dalang tindakan keji itu. Tim terdiri dari penyidik Polri, Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan Kepolisian Resor Jakarta Utara.

Dari hasil penyelidikan awal, ujar Tito, Laboratorium Forensik Polri telah mengidentifikasi cairan air keras yang digunakan pelaku untuk menyiram wajah Novel.

(Baca: Kasus Novel Baswedan dan Kisah Air Keras dalam Peradaban Manusia)

Air keras itu merupakan asam sulfat (H2SO4). Namun, Tito menyatakan, tingkat kepekatan cairan asam sulfat itu tidak terlalu tinggi sehingga tak sampai menghancurkan wajah Novel.

Kemarin, polisi juga masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Jalan Deposito RT 003 RW 010, Pegangsaan Dua, Kelapa Dua, Jakarta Utara. Penyisiran lokasi dilakukan tiga anggota Polres Jakut, dipandu dua petugas keamanan.

Awalnya, polisi memeriksa lapangan di sebelah Masjid Al-Ihsan. Penyiraman air keras dilakukan dua pria seusai Novel melaksanakan shalat Subuh di Masjid Al-Ihsan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com