Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Jusuf Kalla tentang Niat Megawati Undur Diri dari Dunia Politik

Kompas.com - 04/04/2017, 17:00 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi dan menghargai keinginan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri untuk pensiun dari dunia politik.

Keinginan itu disampaikan Mega dalam sejumlah kesempatan, terakhir saat menghadiri HUT ke-17 Banteng Muda Indonesia.

“Beliau juga ada hak-hak pribadi, mungkin juga sudah jenuh (di) politik,” kata Kalla di Kantor Wapres, Selasa (4/4/2017).

Di mata Wapres, Mega merupakan sosok ketua umum parpol paling berwibawa.

Bahkan, bila ada persoalan negara, tak jarang banyak pihak mendatangi Presiden kelima RI itu untuk berkonsultasi.

“Itu karena beliau punya pendirian-pendirian yang susah tergantikan. Di samping (karena) sejarah, dia punya sifat yang tegas tapi keibuan. Susah itu,” kata Wapres.

“Ada orang tegas tapi bersifat ramah juga, ada orang tegas tapi tidak ramah, ada ramah tapi tidak tegas, ada juga. Ini (Mega) kalau tidak suka, (ya) tidak suka. Kalau setuju, dikatakan setuju. Kalau tidak setuju, dikatakan tidak setuju. Tidak ada lain-lainnya,” lanjut Wapres.

Meski demikian, Wapres berpendapat, tidak mudah bagi Mega untuk pensiun begitu saja.

(Baca: Ketika Megawati Lelah dan Ingin Pensiun...)

Sebab, dalam proses pemilihan ketua umum, ada peran kader yang memilih.

“Jadi kita menunggu saja keputusan antara ibu dengan pimpinan PDI-P sendiri. Saya kira itu,” kata dia.

Saat menghadiri Banteng Muda Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, akhir Maret 2017 lalu, Megawati mengungkapkan niatnya pensiun dari jabatan Ketua Umum PDI-P.

"Saya berkata pada diri saya, mereka (kader) itu kok enggak kapok-kapok. Saya sebetulnya sudah dari tahun lalu mau pensiun. Karena tidak mudah apalagi seorang wanita menjadi ketua umum partai di Republik ini," ujar Megawati.

Kompas TV Omelan Megawati Soal DPT Putaran Pertama
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com