Tak Ada Undangan Pelantikan Pimpinan, Anggota DPD Tetap Hadiri Ruang Sidang

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski belum ada undangan pembacaan sumpah jabatan Pimpinan DPD yang terpilih, sejumlah anggota DPD mendatangi Ruang Sidang Paripurna Nusantara V di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2017) sore.

Salah satu Pimpinan Sidang Paripurna, Riri Damayanti, sudah duduk di kursi Pimpinan Sidang.

Salah satu anggota DPD yang hadir, Benny Ramdhani, meyakini Mahkamah Agung (MA) tetap akan memandu sumpah jabatan Ketua baru DPD, yakni Oesman Sapta Odang, serta dua Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

"Haqul yakin MA akan datang memandu sumpah jabatan Piminan DPD yang baru terpilih," ujar Benny saat ditemui di depan ruang sidang.

(baca: Keluarkan Maklumat, GKR Hemas Anggap Pimpinan DPD Baru Tidak Sah)

Senator dari Sulawesi Utara itu mengatakan, undangan pembacaan sumpah jabatan tidak diperlukan sebab hal itu secara otomatis dilangsungkan seusai Pimpinan DPD yang baru terpilih.

Saat ditanya, ihwal nama yang ditugaskan MA untuk memandu sumpah jabatan Pimpinan baru DPD, Benny menjawab, hal itu bukan menjadi kewenangannya selaku anggota.

Menurut dia, hal itu menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD.

(baca: Bagi Oesman Sapta, Proses Pemilihan Ketua DPD Sah)

Namun, saat dikonfirmasi ke Setjen DPD, hingga saat ini belum ada nama yang ditugaskan MA untuk datang ke DPD dalam rangka memandu sumpah jabatan ketiga Pimpinan DPD.

Pelantikan tiga pimpinan DPD dijadwalkan Pukul 14.00 WIB. Hingga Pukul 15.40 WIB, belum ada tanda-tanda pelantikan akan dilakukan.

Sekitar 50 anggota DPD sudah hadir di ruang rapat.

(baca: "Perilaku DPD Persis seperti Kanak-kanak")

GKR Hemas sebelumnya menganggap tidak sah Pimpinan DPD yang terpilih tersebut. Ia merasa masih menjadi pimpinan DPD yang sah.

Alasannya, Oesman, Nono dan Darmayanti dipilih dengan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017.

Kedua tata tertib itu menetapkan masa jabatan Pimpinan DPD selama 2,5 tahun. Sementara Tatib tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Setelah dibatalkan, maka masa Pimpinan DPD kembali menjadi lima tahun.