Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Obat dan Makanan Akan Dilengkapi Barcode demi Kualitas

Kompas.com - 21/03/2017, 21:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh produk medis dan obat-obatan yang beredar di Indonesia direncanakan dilengkapi dengan barcode.

Fungsi barcode itu untuk mengawasi legalitas obat-obatan.

"Kami sedang siapkan aplikasi barcode di produk obat-obatan dalam rangka pengawasan," ujar Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito di Kompleks Istana Presiden, Selasa (21/3/2017).

"Dari situ akan ketahuan yang berbahaya mana, yang ilegal mana. Bisa dilakukan pengawasan bersama-sama pemerintah dan masyarakat," lanjut dia.

(Baca: BPOM Sita Makanan Buatan Malaysia, Pemilik Toko Mengamuk)

Setelah produk medis obat-obatan, sistem barcode juga akan diterapkan bagi produk makanan.

Namun, hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mewujudkannya. Penny mengatakan, sistem pengawasan seperti itu merupakan wujud instruksi Presiden Jokowi tentang pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

"Program ini sebenarnya sudah ada di BPOM, hanya ini bakal kami perkuat lagi," ujar Penny.

(Baca: Jaksa Bakal Ditempatkan di BPOM untuk Tingkatkan Pengawasan)

Selain soal pengawasan, lanjut Penny, Presiden juga memberi instruksi agar BPOM terbuka bagi masyarakat, terutama untuk mereka yang hendak mengadukan kondisi obat dan makanan yang diduga berbahaya.

"Pengaduan harus diintensifkan, terutama di BPOM, itu harus dipermudah. Respons (BPOM) juga. Jadi harus ada kepastian bahwa pengaduan akan direspons," ujar Penny.

Kompas TV BPOM Jabar Selidiki Temuan Ribuan Infus Ilegal

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com