Argumen Pencalonan Oesman Diragukan

JAKARTA, KOMPAS — Oesman Sapta Odang dinilai sebagai sosok yang tepat memimpin Dewan Perwakilan Daerah karena memiliki pengaruh dan jaringan yang kuat. Hal itu bisa memudahkan DPD dalam mencapai tujuan, yakni memperkuat kewenangan DPD. Meski demikian, alasan ini diragukan.

Nama Oesman yang merupakan anggota DPD dari Kalimantan Barat disebut sejumlah anggota DPD sebagai calon kuat ketua DPD periode April 2017-September 2019 (Kompas, 2/3).

Akhir Maret 2017, DPD akan kembali memilih pimpinan DPD, yang terdiri dari ketua dan dua wakil ketua. Hal ini menyusul berlakunya aturan baru masa jabatan pimpinan DPD di tata tertib DPD yang menyebutkan, masa jabatan pimpinan 2 tahun 6 bulan terhitung sejak periode Oktober 2014-Maret 2017 dan periode April 2017-September 2019.

"DPD membutuhkan sosok yang punya pengaruh dan jaringan yang kuat untuk memperjuangkan penguatan kewenangan DPD. Sosok tersebut saat ini hanya ada pada Oesman Sapta," ujar anggota DPD dari Jawa Timur, Nawardi, Kamis (2/3).

Penguatan kewenangan DPD yang dimaksud agar DPD memiliki kewenangan mengesahkan undang-undang sama seperti DPR.

Namun, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang meragukan argumentasi yang dijelaskan anggota DPD yang mendorong Oesman menjadi ketua DPD. Jika Oesman menjabat posisi ketua, bukan penguatan DPD yang akan terjadi, melainkan justru melemahkan DPD.

Oleh karena itu, dia berharap anggota DPD mengurungkan niat mendorong Oesman menjadi ketua DPD. "Memang tidak ada larangan hukum Oesman yang kini menjabat Ketua Umum Hanura merangkap menjadi ketua DPD. Namun, demi kepentingan DPD, sebaiknya orang yang sudah menjadi pucuk pimpinan tertinggi di partai tak lagi memimpin DPD," ujarnya.

Hal ini penting agar DPD tetap fokus memperjuangkan aspirasi daerah sesuai alasan pembentukan DPD setelah reformasi. (APA/AGE)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Maret 2017, di halaman 2 dengan judul "Argumen Pencalonan Oesman Diragukan".